Jakarta, Jubi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, terutama dalam hal pembangunan perumahan rakyat dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo saat menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Fakhiri-Ayoko Rumaropen di ruang kerjanya, Jalan Patiltimira, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2025).
Ia mengatakan, Gubernur Fakhiri menunjukkan keseriusan dan semangat kerja yang luar biasa. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan pembangunan di Papua lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kolaborasi yang dilakukan sejak awal masa jabatan sebagai sinyal positif bagi percepatan pembangunan di wilayah Timur Indonesia,” kata Dody.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan, dirinya bersama Aryoko Rumaropen ingin segera berkerja dengan tidak membuang waktu. Hal pertama dilakukannya dengan bertemu Menteri PUPR untuk berkoordinasi, sekaligus meminta arahan dalam rangka mempercepat konektivitas antar provinsi di Papua.
“Kami tidak ingin menunda-nunda pekerjaan, sebab rakyat Papua menunggu hasil nyata, bukan janji,” tegasnya.
Saat bertemu Menteri PUPR, ujar Fakhiri, ia bersama Aryoko membahas sejumlah agenda prioritas, antara lain pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan infrastruktur dasar di wilayah pegunungan, serta perbaikan akses jalan dan jembatan antar wilayah.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat agar seluruh program pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, serta harus menjadi contoh bagi provinsi lainnya.
“Menteri sendiri akan turun langsung melihat dan mendengar apa yang ada di Papua. Dengan harapan akan membawa nuansa baru di Tanah Papua,” katanya.
“Saya ingin setiap program pembangunan bisa langsung menyentuh masyarakat. Tidak boleh hanya berhenti di perencanaan atau administrasi. Papua butuh kerja konkret di lapangan,” sambungnya.
Gubernur Fakhiri menilai, percepatan pembangunan di Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebut, sinergi lintas kementerian dan lembaga merupakan pondasi utama untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional benar-benar menjangkau seluruh pelosok Papua.
“Kami di daerah siap menjadi motor pelaksana. Tapi pemerintah pusat juga harus memastikan kebijakan dan anggaran yang turun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, di era kepemimpinan dia dengan Aryoko akan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam menjalankan setiap program.
“Kami ingin memastikan semua program pembangunan bersih dari penyimpangan. Setiap rupiah anggaran harus sampai ke masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang berintegritas,” katanya (*)
Discussion about this post