Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, menyatakan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mesti dapat memperkuat kepercayaan publik.
Menurut Gubernur Nawipa, pembangunan zona integritas mesti disertai perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Penegasan ini dikatakan Gubernur Nawipa dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membuka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Nabire, Kabupaten Nabire, Rabu (21/10/2026).
Gubernur Nawipa dalam sambutannya mengatakan, pembangunan zona integritas bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan dokumen, atau pencapaian predikat tertentu.
Akan tetapi, keberhasilan pembangunan zona integritas harus diukur melalui perubahan perilaku aparatur, perbaikan sistem kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Aparatur sipil negara (ASN) di Papua Tengah perlu bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Victor Fun menyampaikan pesan Gubernur Nawipa.
Menurut Victor Fun, Gubernur Nawipa meminta seluruh perangkat daerah menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
Katanya, praktik pelayanan berbelit-belit, penyalahgunaan kewenangan, serta pungutan yang tidak sesuai ketentuan harus dihindari.
Selain itu, pencegahan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah atau tim pelaksana.
Namun, seluruh unsur pemerintahan harus terlibat dalam memperkuat pengawasan, mengidentifikasi risiko penyimpangan, dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan sesuai kewenangannya,” ucap Victor Fun.
Ia mengatakan, pembangunan Zona integritas diarahkan untuk mendorong unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Akan tetapi, pencapaian predikat tersebut perlu diikuti perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.
Gubernur Nawipa kata Victor Fun, meminta perangkat daerah menindaklanjuti sosialisasi itu dengan rencana aksi, penetapan target yang terukur, pelaksanaan program perbaikan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Gubernur Nawipa juga mengingatkan agar program reformasi birokrasi itu tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi dan upaya mengejar predikat kelembagaan.
Komitmen itu perlu dibuktikan melalui pelaksanaan yang konsisten dan keteladanan, bukan hanya melalui pernyataan atau slogan.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan mampu menerjemahkan agenda reformasi birokrasi itu menjadi pelayanan publik yang lebih berkualitas, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan pencegahan korupsi yang berkelanjutan,” kata Victor Fun. (*)
Discussion about this post