Sentani, Jubi – Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri menegaskan, pembangunan di Tanah Papua harus berjalan seiring dengan perlindungan manusia, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta keberlanjutan tanah, hutan, dan sumber daya alam.
Katanya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
Ini disampaikan Gubernur Fakhiri dalam sambutannya saat Konferensi III Masyarakat Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Wilayah Mamta–Tabi di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (7/10/2026).
Menurut Fakhiri, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Katanya, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam menjaga tanah, hutan, sumber daya alam, serta identitas budaya.
“Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek penting dalam menentukan arah pembangunan di Tanah Papua,” kata Fakhiri.
Ia mengatakan, pembangunan yang hanya mengukur kemajuan dari sisi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berisiko mengabaikan aspek manusia, adat, budaya, dan lingkungan.
Karenanya, pemerintah perlu memastikan pembangunan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat serta tidak mengorbankan hak dan masa depan generasi Papua.
Fakhiri juga menilai pemuda adat harus menjadi bagian penting dalam perubahan pembangunan Papua. Pemuda adat dirasa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat adat.
“Pemuda adat juga harus ditempatkan sebagai kekuatan perubahan, sebagai generasi yang mampu menjaga identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Fakhiri mengatakan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni ataubPapua CERAH”.
Menurutnya, Papua Cerdas berarti masyarakat adat dan pemuda memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
Papua Sejahtera, kata Fakhiri, berarti kekayaan alam dan potensi daerah harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Sementara Papua Harmoni berarti pembangunan dilaksanakan dengan menghormati adat, budaya, lingkungan, hukum, dan nilai-nilai persaudaraan yang hidup di Tanah Papua.
“Papua Sejahtera berarti kekayaan alam dan potensi daerah memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.”
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat membangun Papua sendirian. Pembangunan membutuhkan keterlibatan masyarakat adat, pemuda, perempuan, akademisi, tokoh agama, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat.
“Papua hanya akan maju apabila pemerintah, masyarakat adat, pemuda, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, perempuan dan seluruh elemen masyarakat berjalan bersama,” ujar Fakhiri.
Ia berharap konferensi masyarakat adat dan pemuda Mamta–Tabi tidak berhenti sebagai forum diskusi.
Hasil konferensi diharapkan menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan komitmen yang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.
Fakhiri juga mengajak masyarakat adat dan pemuda menjadikan Mamta–Tabi sebagai ruang untuk memperkuat persatuan, menjaga identitas dan kearifan lokal, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan masa depan generasi Papua.
Ketua Panitia Konferensi III Masyarakat Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Wilayah Mamta–Tabi, Yulianus Dwa mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan pra-konferensi yang menjadi ruang konsolidasi masyarakat adat dan pemuda.
Dalam laporan panitia, pra-konferensi melibatkan 832 peserta. Jumlah itu terdiri atas 350 peserta dari tujuh Dewan Adat Daerah, 350 pemuda dan perempuan adat dari tujuh daerah, 32 pemateri, serta 100 panitia.
Menurut Dwa, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi, membuka ruang diskusi, dan menegaskan komitmen Dewan Adat dan Pemuda Adat Papua di wilayah Mamta–Tabi.
Konferensi tersebut mengangkat tema “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua”, dengan subtema “Masyarakat dan Pemuda Adat Bangkit Bersatu Menjaga Kekayaan Alam dan Budaya Mamta–Tabi.”
Tema tersebut menempatkan perlindungan manusia, tanah, sumber daya alam, serta budaya sebagai isu utama yang perlu dikawal bersama oleh masyarakat adat dan pemuda.
Dwa mengatakan pelaksanaan konferensi didukung pemerintah daerah, donatur, partisipan, dan sumbangan sukarela.
Konferensi III Masyarakat Adat dan Konferensi I Pemuda Adat Wilayah Mamta–Tabi diharapkan menghasilkan keputusan dan langkah bersama yang dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan tanah, hutan, dan sumber daya alam Papua. (*)
Discussion about this post