Nabire, Jubi – Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote menyarankan kepada pengurus Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Deiyai yang dilantik itu untuk menjalin kolaborasi antar lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Pemerintah, tokoh agama, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Perempuan. Supaya kerjasama tersebut bisa masuk sosialisasi HIV AIDS di semua lini baik di Gereja, sekolah dan dilingkungan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Deiyai Melkianus Mote usai KPA Deiyai dilantik di Deiyai, Papua Tengah pada Rabu (8/10/2025).
Bupati Melkianus mengatakan penanggulangan HIV dan AIDS ini pekerjaan yang tidak mudah, namun memiliki makna pekerjaan mulia. Ia mengaku pernah menjadi relawan HIV/AIDS kurang lebih dua tahun dimana pernah mengalami susahnya mengajak orang periksa virus HIV/AIDS sangat berat. Apalagi misalnya pengurus KPA sendiri juga takut untuk diperiksa.
“Jujur saja, mau periksa itu paling takut. Kita pengurus KPA saja tidak berani, apalagi mau menyuruh orang lain periksa. Karena itu saya mau sampaikan bahwa kita harus sinergi. KPA harus sinergi dengan lembaga pemerintah. Harus kerjasama dengan RSUD, Dinkes, DPMK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Melkianus mengatakan, KPA juga harus berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah supaya bisa dapatkan bahan sosialisasi seperti pamflet, flyer, kondom atau bahan lain dari organisasi internasional.
“KPA juga harus sinergi dengan LSM yang ada di Deiyai. Masuk di sekolah tentang pemahaman HIV itu harus seorang guru. Di gereja atau masjid juga harus rohaniawan. Kalau di pemuda itu harus KNPI dan KONI yang masuk,” ujar Mote.
Bupati Melkianus membeberkan KPA Deiyai bakal dimulai dari nol sehingga ia meminta kepada pengurus KPA tugas pertama harus petakan dan bentuk satu komunitas dulu.
“Seperti di dalam gereja harus dibentuk oleh orang dalam gereja sendiri,” katanya.
Bupati itu menegaskan pemerintah bakal mendukung KPA dan semua organisasi mitra lainnya di Deiyai, namun harus membuktikan kerja secara prosedural. Dana hibah akan berikan kalau mereka yang kerja, baik KPA, KNPI, KONI dan siapapun harus buktikan kerja dulu.
“Kalau tidak kerja, minta maaf saya tidak akan kasih. Intinya bahwa tidak ada orang lain yang datang bantu, kecuali kita anak asli sendiri bisa bantu kita punya masyarakat,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, tahun 2026 pengurus KPA maupun LSM yang terbentuk kami akan daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. (*)
Discussion about this post