Jayapura, Jubi – Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak signifikan terhadap beberapa lembaga negara di Papua seperti Komisi Yudisial dan lembaga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga ini terpaksa menyesuaikan diri dengan anggaran yang dirampingkan demi efisiensi.
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua, Methodius Kossay, mengatakan dampak pemangkasan berpengaruh terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial baik di pusat maupun di daerah.
“Tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan beberapa tugas tentu akan terbengkalai misalnya melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc,” katanya melalui pesan singkat yang diterima Jubi, di Kota Jayapura, Papua pada Selasa (18/02/2025).
Kossay juga mengatakan pengawasan hakim yang dilakukan selama ini ke beberapa daerah kabupaten/kota akan dipertimbangkan lagi. Untuk saat ini pengawasan hanya difokuskan pada satu kabupaten atau Ibu Kota Provinsi. Anggaran operasional kebutuhan kantor juga terdampak, termasuk mobil operasional yang digunakan selama ini untuk perjalanan dinas.
“Mengutip Juru Bicara KY, yang juga anggota KY, Prof Mukti Fajar Nur Dewata dalam pres rilisnya, Jumat ( 7/2/2025) menyampaikan bahwa anggaran KY yang dipangkas sekitar 54,35 persen. setelah dicermati ternyata tidak cukup untuk operasional harian kantor,” katanya.
Kossay mengatakan Komisi Yudisial memiliki kontribusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim di Indonesia, sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.
“Pemangkasan anggaran yang cukup besar ini membuat kami kaget, mau tidak mau, suka tidak suka , kami sebagai lembaga negara harus ikut mendukung program atau kebijakan pemerintah. Selain itu, kami di daerah mengikuti dan percayakan kepada pimpinan KY di pusat untuk mencarikan solusi terkait ini,” katanya.
BERITATERKAIT
Menurut Kossay efisiensi anggaran yang dilakukan berdampak kepada seluruh pegawai ASN maupun non ASN di pusat maupun di daerah. Dengan adanya efisiensi anggaran berdampak juga pada terbatasnya sumber daya sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan selama ini kepada masyarakat.
“Kami harus beradaptasi dan berinovasi dengan perubahan, karena hal ini saja yang bisa dilakukan, wajib dan mutlak harus dilakukan pegawai ASN/Non ASN yang saat ini bekerja di Kementerian dan Lembaga. Mampu berinovasi dan kreatif serta berusaha mencari solusi dengan berbagai keterbatasan yang ada,” katanya.
Pembantu Dekan III Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Daniel Ayub Dawan, mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah itu harus diperhatikan lagi dengan baik. Karena pemangkasan anggaran akan berdampak juga ke universitas, seperti anggaran untuk perjalanan dinas yang seharusnya tidak dipangkas harus dipangkas juga. Tapi harus dilihat dulu perjalanan dinas bagaimana yang harus dipangkas.
“Saya berpikir bahwa perjalanan dinas bagaimana yang harus dipangkas karena perjalanan dinas ini ada yang bersifat positif untuk mendukung kinerja kita di kampus Uncen,” katanya.
Menurutnya pemerintah daerah harus sampaikan ke pemerintah pusat, bahwa efisiensi anggaran ini harus didukung dengan surat dari kementerian pendidikan supaya kementerian pendidikan sampaikan juga kepada lembaga perguruan-perguruan tinggi, apa yang dimaksud dengan efisiensi anggaran itu. Apa yang mau dipotong, apa yang mau dikurangi sampaikan jelas.
“Jangan dengar dari mulut ke mulut tapi ada surat yang harus disampaikan kepada kami supaya kami tahu. Surat itu supaya kami tahu anggaran mana yang harus dipangkas,” katanya.
Kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi untuk mendukung kinerja dosen dan mendukung proses akreditasi di fakultas masing-masing. “Dan saya berpikir untuk efisiensi anggaran, ya oke baik, tapi diperuntukkan kepada siapa? Jangan pukul rata semua. Harus melihat bagian-bagian mana yang mau efisiensi anggaran,” lanjutnya.
“Nah oleh karena itu kalau kami, saya pribadi di Lembaga Uncen, ya saya berharap untuk pemerintah meninjau kembali efisiensi anggaran itu,” katanya .
Ia juga mengatakan adanya efisiensi anggaran berdampak terhadap kegiatan pengembangan diri mahasiswa untuk meningkatkan sumber dayanya baik di Uncen tapi juga universitas lainnya. Misalnya pengurus BEM mau mengikuti kegiatan bersama BEM Nusantara tidak bisa karena uang untuk kegiatan-kegiatan tersebut dipangkas.
“Semoga dengan masukan-masukan seperti ini bisa jadi masukan positif kepada pemerintah, supaya apa yang mau diefisiensikan itu disampaikan jelas. Surat itu harus jelas turun langsung ke kita semua di perguruan tinggi,” katanya
Daniel Ayub Dawan mengharapkan pemerintah bisa meninjau ulang efisiensi anggaran itu, supaya memberikan kejelasan kepada lembaga bagian-bagian mana yang harus dibatasi untuk perjalanan dinas atau untuk program apa di lembaga.
“Karena perjalanan dinas itu penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia kita yang di lembaga Uncen ini” ujarnya. (*)
