Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) telah menyalurkan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap pertama kepada pemerintah kampung. Namun baru tuntas sekitar 80 persen dari jumlah kampung.
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra mengatakan penyaluran masih tersisa 20 persen lagi untuk kampung yang berada paling pinggiran di Kabupaten Jayapura.
Ia mengatakan nilai ADK setiap kampung bervariasi, tergantung jumlah penduduk, topografi wilayah, dan tingkat kesulitan.
“Paling rendah mendapat Rp800 juta dan paling tinggi Rp1,2 miliar. Setiap tahun dana disalurkan dua tahap, tahap pertama 40 persen dan tahap kedua 60 persen,” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/7/2024).

Setelah menerima ADK tahap pertama, setiap kampung wajib memberikan laporan penggunaan anggaran tersebut. Jika laporan tuntas, baru bisa menerima dana tahap kedua. Semua laporan keuangan dikontrol langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Badan Pemeriksa Keuangan Papua.
“Hasil program atau kegiatan yang dilakukan melalui dana tahap pertama wajib dilaporkan dan di- publish pada Sistem Informasi Keuangan Desa oleh pendamping yang telah ditunjuk oleh pemerintah kampung,” ujarnya.
Yarusabra menjelaskan kegiatan yang dilakukan dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) di setiap kampung terbagi dua jenis, yaitu kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai program kerja secara nasional serta operasional dan program kerja pemerintah kampung melalui usulan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kampung.
Program Nasional, kata Yarusabra, rutin dilaksanakan setiap tahun di kampung. Program ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Pangan, dan Stunting yang nilainya 15 persen dari total anggaran yang diterima setiap tahap.
“Program nasional ini sudah wajib, sehingga tidak bisa lagi diutak-atik atau ditukar dengan kegiatan yang lain, misalnya BLT yang setiap orang menerima Rp300 ribu dalam setiap triwulan, lalu makanan tambahan bagi balita di setiap posyandu, serta ketahanan pangan,” ujarnya.
Sedangkan anggaran untuk pembiayaan operasional pemerintah kampung dialokasikan untuk gaji dan insentif para petugas kampung dan pembiayaan lain yang menyangkut kegiatan dan program untuk masyarakat.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Delila Giyai mengingatkan kepala kampung agar bijaksana dalam mengelola dana ADK dan memaksimalkan dana tahap pertama yang telah diterima tersebut sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.
“Sebanyak 139 kepala kampung yang telah menerima alokasi dana kampung tahap pertama, dana tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau di luar dari program yang ditetapkan secara bersama,” ujarnya.
Laporan masyarakat, katanya, sudah cukup banyak terkait kebiasaan buruk para kepala kampung yang setelah menerima ADK langsung meninggalkan kampung dan tinggal di kota sampai berbulan-bulan.
“Peruntukannya sudah sangat jelas, jadi tidak perlu untuk pusing-pusing dengan jumlah anggaran yang diterima. Karena, ketika salah digunakan maka yang bersangkutan siap untuk bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk peningkatan ekonomi
Kepala Kampung Doyo Baru Marice Yappo mengatakan kampungnya telah menerima ADK tahap pertama sebesar Rp400 juta dari Rp900 juta ADK untuk kampungnya tahun ini.
“Dana tahap pertama Rp400 juta itu yang menjadi prioritas utama adalah program nasional, meliputi kegiatan pencegahan stunting, BLT, dan ketahanan pangan, selanjutnya biaya pengadaan alat tulis kantor untuk enam bulan berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan, BLT atau Bantuan Langsung Tunai sudah disalurkan kepada 40 penerima manfaat untuk enam bulan pertama dengan total anggaran sebesar Rp72 juta. Anggaran setahun untuk BLT di Kampung Doyo Baru Rp150 juta.
Sedangkan untuk kegiatan stunting Rp15 juta dalam tahun yang dibagikan kepada setiap posyandu sebesar Rp1 juta dalam dua tahap.
“Ada delapan posyandu di Kampung Doyo Baru, termasuk menggaji kader stunting satu orang sebesar Rp500 ribu per bulan,” katanya.
Ia mengatakan dengan ADK yang diterima sekarang diupayakan agar semua sektor dapat terpenuhi, khusus program nasional. Jumlah penduduk di Kampung Doyo Baru 17 ribuan dan kegiatan kampung dengan Alokasi Dana Kampung diarahkan untuk peningkatan ekonomi sesuai potensi kampung.
“Penerimaan ADK baru tahap pertama dan laporan penggunaan anggarannya sedang dikerjakan dan dalam waktu dekat akan dilaporkan langsung untuk selanjutnya di-publish melalui Sistem Keuangan Desa, hal ini sudah menjadi protap (prosedur tetap) yang rutin kami lakukan,” ujarnya.
Potensi sumber daya alam Kampung Doyo Baru, katanya, hampir sebagian warga memiliki kebun, karena itu pemerintah kampung berinisiatif membuka pasar kampung.
“Dari pasar kampung ini ada banyak hal yang diolah untuk menjadi pendapatan, baik bagi pemerintah kampung sendiri maupun masyarakat yang berjualan di pasar tersebut,” ujarnya. (*)




















Discussion about this post