Jayapura, Jubi – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyusun sebuah program bernama Peta Jalan Indonesia Digital.
Ini merupakan pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital di empat sektor, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
Peta jalan Indonesia digital bertujuan melakukan percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung untuk menyiapkan masyarakat digital.
Presiden RI, Joko Widodo menyebut melalui peta jalan Indonesia digital atau tol langit itu diharapkan Indonesia bisa melompat lebih jauh seiring perubahan zaman ke era digital.
Di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura menjadi satu di antara daerah yang paling getol merangsang digitalisasi di sejumlah sektor. Supaya maksimal, upaya tersebut perlu didukung oleh pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Seperti beberapa daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Perpres 95/ tahun 2018 yang merupakan transformasi dari era e-government atau pemerintahan digital.
SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya.
Pemerintah Kabupaten Jayapura gencar melakukan penetrasi digital demi menghadirkan pelayanan yang cepat dan mudah kepada publik.
“Kebetulan kami di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah memulai itu lima tahun di periode masa pemerintahan sebelumnya. Kalau ditingkat OPD sudah lumayan baik, di tingkat distrik ada aplikasi-aplikasi yang mereka manfaatkan kemudian masyarakat kampung, juga dana desa sudah melalui aplikasi semua,” kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, kepada Jubi, Rabu (11/10/2023).
Pada 20 Maret 2023 lalu, Menpan RB memberikan penghargaan Digital Government kepada 38 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Salah satunya kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Digital Government merupakan sebuah penghargaan kepada sejumlah instansi atau pun pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen dalam menjalankan SPBE.
Pemkab Jayapura mendapatkan penilaian baik pada kategori peningkatan indeks SPBE bersama Kementerian BUMN, Pemkot Jambi, Pemprov Nusa Tenggara Timur, dan Pemkab Kutai Timur.
Infrastruktur
Wilayah Kabupaten Jayapura belum seluruhnya menikmati jaringan komunikasi atau internet yang memadai. Meski begitu, angka melek digital di Bumi Kenambai Umbai disebutkan Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura sudah menyentuh di atas 50 persen.
Hingga tahun 2023 ini, Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura menyebutkan sekitar 44 tower Base Transceiver Station (BTS) telah tersebar di beberapa kampung di 19 Distrik, yang dibangun lewat program akselerasi dari BAKTI Kominfo, dan provider telekomunikasi.
“Jadi memang di Kabupaten Jayapura ini kita ada dapat dari Bakti Kominfo itu ada 40-an tower BTS. Tapi itu kapasitas konektivitasnya hanya 50 sampai 100 user pengguna. Kemudian dari Indosat juga ada sekitar 9 tower,” kata Griapon.
Ia mengatakan, untuk wilayah Kota Sentani (Ibu kota Kabupaten Jayapura) dan sekitarnya sudah hampir maksimal tercover, hanya membutuhkan penambahan penguat sinyal.
“Untuk wilayah pembangunan 1, Sentani dan sekitarnya mungkin hanya menambah penguat sinyal saja, karena daerah ini hampir semua sudah terhubung dengan layanan komunikasi khususnya telkomsel,” ujarnya.
Di wilayah pembangunan 2 yang meliputi Distrik Sentani Barat, Depapre, Ravenirara, Yokari dan Demta, Kominfo Kabupaten Jayapura masih berupaya untuk menghadirkan layanan telekomunikasi yang maksimal.
Untuk mewujudkan itu, Kominfo Kabupaten Jayapura pada akhir September lalu menjajaki Indosat di Makassar untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi di daerah tersebut.
Di wilayah pembangunan 3 yang mencakup Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimborang, Nimbokrang dan Namblong, akses layanan komunikasi sudah merata. Hanya saja ia mengakui kecepatan akses masih menjadi problem karena bertambahnya jumlah pengguna Android.
“Memang sudah tidak ada masalah, cuma yang menjadi kendala itu kecepatan akses. Kalau dulu orang membangun tower itu kan misalnya penduduk 2.000 untuk layanan jaringan, mereka kasih ke 5.000, saat ini penduduk sudah berlebihan menggunakan smartphone jadi akses internet sudah tidak maksimal,” sebutnya.
Di wilayah 4 yang meliputi Distrik Unurum guay, Yapsi, Kaureh dan Airu, kata dia juga sudah tersentuh oleh akses dari tower BTS. Hanya ada beberapa tower di sejumlah kampung yang perlu direnovasi agar bisa menjangkau secara maksimal.
Griapon menyadari, kebutuhan telekomunikasi di era digital yang terus meningkat, membuat pihaknya harus menuntaskan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) agar tercipta pemerataan akses jaringan di seluruh wilayah Bumi Kenambai Umbai.
“Kalau untuk tingkat melek teknologi sudah sangat progresif. Tapi secara kepuasan penggunaan itu mereka belum puas. Tugas utama kita adalah melakukan konektivitas dari kota hingga ke kampung. Seluruh pelayanan di kampung, khususnya layanan telekomunikasi harus sama dengan di kota, pemerataan harus terjadi dan kesejahteraan masyarakat juga harus dipenuhi dengan layanan telekomunikasi,” katanya.
Namun ia mengaku, keberadaan tower-tower BTS saat ini sudah sedikit membantu masyarakat di kampung untuk mengakses komunikasi.
“Masyarakat pengguna ponsel jenis poliponik sudah beralih ke android. Yang lalu, untuk mendapat jaringan telekomunikasi harus keluar kampung dengan menempuh jarak berkilo-kilo, sekarang cukup di rumah saja sudah bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh pelosok nusantara, termasuk adanya fasilitas penjualan pulsa oleh masyarakat di kampung itu sendiri,” ujarnya.
Kepala Kampung Sebum di Distrik Kaureh, Yonatan Tongko mengapresiasi upaya Dinas Kominfo bersama mitra kerjanya, yang telah menghadirkan tower BTS sebagai fasilitas penunjang layanan telekomunikasi di kampungnya. Menurutnya, masyarakat kini menikmati dan memaksimalkan semua informasi yang dibutuhkan dengan fasilitas layanan telekomunikasi yang tersedia.
“Yang lalu memang kami kesulitan dalam hal layanan telekomunikasi, tetapi saat ini sudah menjadi mudah,” katanya.
Literasi Digital
Berdasarkan hasil riset Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Centre (KIC) pada tahun 2022, ada 15 Provinsi di Indonesia dengan indeks literasi digital tertinggi. Provinsi Papua berada di peringkat ke-12 dengan persentase indeks menyentuh 3,55.
Sebagai salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura ingin menjadi role model akselerasi transformasi digital. Untuk mewujudkan itu, mereka memulai dengan meletakkan pondasi lewat literasi digital.
“Jadi PR kita sekarang itu peningkatan SDM bagaimana mengajarkan mereka hal-hal positif, menggunakan secara sehat, jadi warga digital yang baik, karena dampak pilar literasi digital itu ada empat yakni digital skill, digital culture, digital ethic dan digital safety atau keamanan digital,” kata Griapon.
Kabupaten yang memiliki sebutan Bumi Kenambai Umbai itu terus melakukan elaborasi literasi digital untuk membentuk ekosistem digital yang komprehensif di sektor ekonomi dan lingkungan masyarakat.
“Memang kita fokus ke situ peningkatan SDM apalagi kita tahu bahwa perkembangan ini kan cukup cepat sehingga kita sebagai pemerintah juga harus membendung itu dengan literasi warga kita untuk sesuatu yang baik,” ujarnya.
Lewat literasi digital akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang transformasi digital yang bisa berdampak di sejumlah aspek jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya mempromosikan sektor pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya.
“Sehingga kita lihat kalau semakin gencar masyarakat kita menggunakan IT semakin banyak orang melihat potensi daerah kita semakin baik. Itu kan tujuan digitalisasi ini. Kita bercita-cita ingin menjadikan Pemkab Jayapura sebagai role model. Banyak anak muda yang harus kreatif mendorong pemerintah agar lebih gesit,” katanya.
Dinas Kominfo Pemkab Jayapura juga memfasilitasi UMKM melalui sosialisasi dan pelatihan. Bahkan rencananya untuk membawa UMKM go-digital, mereka merencanakan membuat etalase digital atau e-commerce.
“Kalau ada sosialisasi pelatihan UMKM kita pasti selalu libatkan. Kita kominfo siap membantu mendukung itu. Memang ada cita-cita membuat etalase UMKM Pemkab Jayapura. Teknologi boleh berubah setiap saat tapi kita harus menerjemahkan dengan situasi dan kondisi lokal yang kita paham. Tidak bisa asal diterapkan,” sebutnya.
Pada Juni lalu, Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Papua dan Papua Barat melaksanakan literasi digital pasar modal untuk mendorong dan mengedukasi perekonomian masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo mengingatkan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi harus sesuai dan tepat sasaran agar dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat dan dampak negatifnya bisa dinetralisir.
“Kita sudah memiliki 187 site yang telah dibangun oleh beberapa provider yang tersebar merata di 19 Distrik, artinya informasi yang kita terima saat ini sama halnya dengan yang diterima oleh masyarakat di kampung-kampung,” katanya.
Pertanian Digital
Di sektor pariwisata dan UMKM, Pemkab Jayapura sudah selangkah lebih maju memanfaatkan teknologi atau secara digital dengan keberadaan Tourist Information Centre (TIC) atau pusat informasi wisatawan yang baru saja diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di Bandara Sentani, pada 5 Juni lalu.
Fasilitas TIC yang menggunakan sistem scan barcode itu dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura.
“Kita sudah punya pusat informasi turis yang diluncurkan oleh Pak Sandiaga Uno. Fasilitas itu untuk menggenjot sektor pariwisata, dan sektor lainnya seperti UMKM, pusat belanja oleh-oleh, noken dan lainnya, itu sudah berjalan,” kata Griapon.
Kini, Dinas Kominfo Jayapura sedang merancang sebuah program berbasis digital
untuk diterapkan pada sektor pertanian yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura.
Inovasi tersebut dinamakan Ipadi, yang berbasis pada Internet of Things (IOT), konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet.
“Sosialisasinya akan kita lakukan pada 23 Oktober, lalu pemasangan peralatan pada 24-28 Oktober dan tanggal 30 Oktober kita launching. Ipadi, Internet of Things itu merupakan inovasi untuk pertanian digital,” katanya.
Nantinya, inovasi berbasis digital itu bisa dioperasikan menggunakan smartphone yang terhubung pada aplikasi khusus untuk mengukur suhu tanah, tingkat kesuburan tanah, monitoring hama hingga kadar air.
“Kita punya file project itu di tiga Distrik, saya bawa di kampung halaman saya di Genyem. Itu di Distrik Namblong, Nimborang, khusus tanaman cabai. Ada tiga file project, jagung, sawah dan tanaman cabai. Itu mendapatkan dukungan dari beberapa stakeholder baik telkom, telkomsel dan juga mitra yang lain untuk nanti tanggal 30 kita launching aplikasinya dengan teknologi,” bebernya.
Ia berharap lewat inovasi tersebut, dapat merangsang generasi muda atau kaum milenial bahwa sektor pertanian bisa dijadikan sebagai alternatif usaha.
“Kita dorong ini untuk menjadi pelatihan dan pembelajaran karena ilmu IOT ini kan tidak diajarkan di sekolah. Ini untuk mendorong agar anak milenial tidak berpikir bahwa menjadi petani itu rugi. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi itu bisa menjadikan kita sebagai petani yang baik dan modern,” ujarnya.
Dengan kecanggihan teknologi di era digital yang kian masif, menurutnya bisa dimanfaatkan secara baik untuk mensejahterakan masyarakat hingga pelosok.
“Saya selalu bilang, kita harus buat success story di Papua, supaya itu bisa menjadi acuan bagi Kabupaten dan Kota lain bisa datang belajar dari kita di sini. Dengan IT, kita bisa mempromosikan wisata, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya. Supaya bisa mensejahterakan masyarakat kita di pelosok,” . (*)