Wamena, Jubi – Wakil Menteri Dalam negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, mengatakan pemerintah dan pihak-pihak terkait telah menyepakati penyediaan lahan atau lokasi seluas 108,8 hektare untuk pembangunan pusat perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
“Lahan yang sudah clear 108 hektare. Itu sepenuhnya akan kita gunakan sebagai pusat pembangunan sarana pemerintahan,” katanya saat ditemui di salah satu hotel di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (7/2/2023) siang.
“Lahan ini sudah clear dan sudah kelar karena telah ditandatangani berita acaranya. Berita acara yang ditandatangani oleh saya, Wamendagri, kemudian Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkup wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua,” jelas Wamendagri.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam rangka persiapan lokasi lahan pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya, Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo (JWW), memimpin rapat koordinasi terkait pusat aktivitas pemerintahan hal itu dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Senin (6/2/2023).
Dia menjelaskan rapat koordinasi yang dilaksanakan dari pukul 3 sore hingga setengah tujuh malam tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dari Suku Walesi, Suku Wouma, maupun pihak terkait lainnya secara terbuka atau dalam satu forum.
“Rapat itu dilaksanakan tidak tertutup tetapi kita lakukan secara terbuka menggunakan suara pembesar dan membuka data secara umum kepada publik,” tuturnya.
Dia menambahkan lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua, hingga pembangunan jalan akses.
“Kami berharap nantinya pembangunan kantor penyelenggara pemerintahan di Papua Pegunungan akan memberikan dampak bagi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan kepada rakyat,” katanya.
“Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat. Karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini saya minta dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut Wamendagri menjelaskan hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat, sehinga negara mempunyai tugas dan tangung jawab untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat. Jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat,” pungkas Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo. (*)