Jayapura, Jubi – Menteri Dalam Negeri Vanuatu Johnny Koanapo telah mengungkapkan bahwa banyak warga negara Ni-Vanuatu saat ini berada di penjara di Australia. Mereka tinggal di hotel prodeo itu karena berbagai pelanggaran, mulai dari apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan ‘sangat serius’ hingga pelanggaran ringan.
Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers pekan ini, demikian dikutip jubi.id dari https://www.dailypost.vu/news, Sabtu (27/4/2024).
More Read
Koanapo mengatakan ia mengetahui situasi itu selama kunjungannya baru-baru ini ke Australia ketika bertemu dengan seorang pengacara Brasil yang menawarkan ‘pro bono’ atau layanan hukum gratis kepada pekerja di Ni-Vanuatu.
Ia menyebutkan saat ini pengacara tersebut menangani sekitar 30 kasus, mulai dari pelanggaran yang sangat serius hingga pelanggaran ringan.
Menteri menambahkan banyak pekerja di Ni-Vanuatu menghadapi banyak tantangan. Ia mengakui bahwa ketika seseorang meninggalkan Vanuatu untuk mengikuti program mobilitas tenaga kerja, mereka tidak diberi pengarahan tentang jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya beberapa pelanggaran yang dianggap baik-baik saja di Vanuatu namun dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan hukum Australia.
Itulah alasan utama, katanya, mengapa banyak warga negara Vanuatu berakhir di penjara Australia.
Dia ingin memastikan bahwa informasi itu disampaikan kepada para pekerja selama pengarahan sebelum keberangkatan mereka.
Koanapo menyebutkan beberapa dari mereka menjalani hukuman penjara yang lama karena hukuman yang mereka terima lebih lama.
“Beberapa warga negara kami melakukan pelanggaran saat berada di bawah pengaruh alkohol dan pelanggaran ini melampaui apa yang dapat saya bayangkan,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah kasus pemerkosaan di Australia juga meningkat.
Menteri Tenaga Kerja mengatakan karena permasalahan itu, ia ingin memperbaiki sistem tata kelola perekrutan mobilitas tenaga kerja di wilayah-wilayah tersebut dan memastikan bahwa semua individu melalui satu jalur.
Pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah untuk memantau keberangkatan dan kedatangan mereka dengan cermat, serta memastikan bahwa warga yang melakukan perjalanan keluar untuk bekerja dapat kembali ke rumah mereka.
Meskipun Australia terus menegakkan hukumnya, Pemerintah Vanuatu juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang Ni-Vanuatu yang bepergian ke sana tidak berakhir di penjara. ”Mereka harus fokus pada tujuan mereka dan kembali ke rumah,” ujarnya.
Dalam mengatasi permasalahan ini, Menteri Koanapo menyebutkan rencana untuk mengirim tim, mungkin termasuk Penasihat Politik Pertama Menteri, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Vanuatu, dan perwakilan Partai Buruh, ke Australia segera sehubungan dengan program pemagangan yang diusulkan untuk diterapkan di Vanuatu.
Ia juga menyebutkan makalah kebijakan mengenai isu mobilitas tenaga kerja yang ditandatangani bersama oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan dirinya sendiri, diharapkan akan dipresentasikan di hadapan Dewan Menteri, hari ini. Setelah makalah diajukan, mereka bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diuraikan dalam makalah.
Ketika diminta untuk memberikan jumlah pasti warga Ni-Vanuatu yang dipenjara di Australia, Menteri Koanapo mengatakan jumlah pastinya masih ‘belum jelas’ bagi Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan agen-agen yang terlibat.
Koanapo mengklarifikasi bahwa saat ini Departemen Tenaga Kerja mengawasi skema Mobilitas Buruh Australia Pasifik (PALM), sementara para agen melakukan perekrutan tanpa batasan.
Ia mengakui tidak adanya sistem pencatatan nama pekerja yang direkrut, sehingga menghambat pemerintah untuk melacak secara akurat jumlah orang yang bepergian ke Australia untuk bekerja. Ia mencatat perlunya sistem seperti itu agar pemerintah dapat mengendalikan migrasi terampil secara efektif, sehingga pemerintah dapat mengetahui warga negara yang berangkat dan kembali ke negaranya.
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pihaknya bermaksud untuk meninjau kembali sistem yang saat ini digunakan oleh para agen pada pertengahan tahun, dengan tujuan untuk memastikan bahwa para agen mengetahui ketika pekerja menghadapi masalah atau masuk penjara.
Koanapo mengatakan selama perjalanannya baru-baru ini ke Australia telah menanyakan para pekerja tentang komunikasi mereka dengan agen dan mereka melaporkan kejadian di mana agen tidak merespons atau mematikan telepon mereka.
“Ada juga beberapa agen yang meminta uang tambahan dari para pekerja setelah mereka kembali ke Vanuatu,” katanya.
Menteri Koanapo mencatat perlu mengoordinasikan upaya untuk mencegah agen mengeksploitasi pekerja dan mengambil pembayaran tambahan dari mereka.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
