Merauke, Jubi – Pemerintah sedang melakukan kajian ruang pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) yang berlokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyatakan pembangunan kantor gubernur Papua Selatan perlu dikaji kembali untuk mengetahui dampak internal dan eksternal di lokasi yang menjadi pusat pemerintahan provinsi baru tersebut.
“Memang sudah dipastikan pembangunan (kantor gubernur) di KTM Salor, tapi pemerintah sedang mengkaji kembali dampak internal dan eksternal, termasuk polarisasi ruang, kajian optimasi infrastruktur dan optimasi kehadiran provinsi,” kata Mbaraka, Selasa (2/8/2022).
Mbaraka menjelaskan Kampung Salor dan sekitarnya merupakan daerah sentra pertanian yang umumnya tanaman padi. Pemerintah perlu melakukan kajian, agar jangan sampai pembangunan pusat pemerintahan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan dalam skala besar.
“Dari alih fungsi lahan untuk pembangunan ini tentu berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Jangan sampai semuanya berubah menjadi bangunan, karenanya diperlukan kajian yang matang,” tuturnya.
Meski telah dipastikan KTM Salor menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, pemerintah juga melakukan survei dua lokasi lain yang menjadi alternatif yakni wilayah kebun cokelat SP7, Distrik Tanah Miring, dan Kampung Serapu, Distrik Semangga.
“Pak Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama sejumlah anggota DPR RI beberapa hari lalu telah meninjau lokasi pemerintahan PPS di KTM Salor,” kata Mbaraka.
BERITATERKAIT
“Selain kantor gubernur, tentu akan dibangun juga perumahan pegawai Provinsi Papua Selatan. Nah ini juga yang akan dicek lagi apakah masih ada ruang tidak untuk bertumbuhnya pemukiman,” sambungnya.
Mbaraka menambahkan, bangunan kantor sementara Gubernur Papua Selatan telah disediakan Pemkab Merauke, yakni Gedung Negara dan Hotel Asmat. Kedua bangunan ini berlokasi sangat dekat di Jalan Trikora Merauke.
“Gedung Negara akan dipakai sebagai kantor sementara pejabat gubernur, sementara Hotel Asmat digunakan untuk staf gubernur. Rumah dinas pejabat gubernur juga akan kita siapkan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Merauke akan merehabilitasi sejumlah bangunan rumah dinas yang tidak ditempati. Selanjutnya bangunan dimaksud dimanfaatkan untuk para pejabat Provinsi Papua Selatan.
“Kita akan tata secara baik sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya. (*)
