Papua No.1 News Portal | Jubi

Legislator Merauke usulkan bentuk Perda Hak Ulayat untuk lindungi OAP dari masifnya perkebunan

Writer: Emanuel RiberuEditor: Edho Sinaga
Legislator Merauke
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan-Jubi/Emanuel Riberu

Merauke, Jubi – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Papua mengkhawatirkan kehidupan orang asli Papua (OAP) yang dinilai terancam dengan masuknya investasi perkebunan di Kabupaten Merauke.

Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan kepada Jubi, Rabu (27/7/2022), mengusulkan pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) hak ulayat dan masyarakat adat sebagai sebuah regulasi yang memproteksi hak-hak dan budaya orang asli Papua di Merauke.

“Ada satu hal yang menimbulkan kekhawatiran saya, musti ada regulasi yang dibentuk untuk bagaimana melindungi orang-orang asli Papua dengan produk hukum yang jelas,” kata Ulukyanan menanggapi pesatnya investasi perkebunan di wilayah Merauke.

Menurut dia, jika tidak ada peraturan daerah hak ulayat dan masyarakat adat, kehidupan orang asli Papua akan semakin terdesak dan terancam. Lantaran imbas dari pembukaan lahan usaha perkebunan skala besar, kawasan hutan yang dimiliki masyarakat ulayat semakin tergerus.

Baca juga :   Sengketa lahan di Merauke, pemilik ulayat minta polisi tangkap para mafia tanah

Hutan, kata Ulukyanan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat. Kawasan tertentu dalam hutan menjadi tempat sakral oleh masyarakat pemilik ulayat, selain sebagai sumber kehidupan mereka.

“Musti ada regulasi. Kalau tidak ada, dorang (mereka, orang asli Papua) akan mengalami kesulitan besar. Kita harus punya niat membantu mereka yang lemah. Mereka lemah bukan berarti bodoh, bukan, tapi karena tidak payung hukum yang memproteksi mereka,” tuturnya.

Selain perusahaan perkebunan, ancaman lain ialah pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kehadiran provinsi baru ini tentu membutuhkan lahan yang cukup luas untuk pembangunan. Seiring dengan hadirnya provinsi baru tersebut, investasi baru juga tentu masuk ke wilayah Merauke. Demikian menurutnya kehidupan orang asli Papua akan kian terancam.

Baca juga :   Kemendagri sedang persiapkan struktur dan roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan

“Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati juga, hari ini semua orang lompat-lompat senang, bangga, karena perjuangan 20 tahun pemekaran terwujud. Namun ada hal yang saya khawatirkan dengan hadirnya provinsi baru ini,” ujarnya.

“Jika tekanan ekonomi lebih kuat, tekanan terhadap kehidupan orang asli Papua lebih keras, mereka bisa saja membela diri dengan cara-cara yang anarkis. Itu sudah pasti, kalau dorang rasa tidak dilindungi, ya pasti,” sambungnya.

Ulukyanan mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Merauke pernah mendorong Rancangan Perda tentang Hak Ulayat dan Masyarakat Adat pada 2015-2016 lalu. Hanya saja proses dan tahapan membentuk regulasi daerah tersebut mandek, karena biaya.

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

banner 728x250