Wamena, Jubi – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, bersama pemerintah daerah dari 8 kabupaten cakupan yang ada di kawasan Papua Pegunungan, menggelar rapat untuk membahas tentang rencana pembangunan Mapolda di Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan tersebut dilakukan di Aula Mapolres Jayawijaya pada Rabu (1/11/2023) sore.
Kapala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Efraim Kenangalem mengatakan pada prinsipnya pemprov menyambut dan mendukung penuh, atas rencana pembangunan Mapolda tersebut.
“Sehingga dalam pertemuan tadi, kami telah menyampaikan atas kesanggupan kami dari pemerintah provinsi untuk menyambut dan mendukung sepenuhnya, rencana pembangunan Polda di Papua Pegunungan,”katanya, sambil menjelaskan dirinya hadir dalam pertemuan tersebut mewakili Gubernur Papua Pegunungan.
Ia mengatakan bahwa tidak hanya Polda dan Kodam, namun instansi lain seperti Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi juga harus ada di Provinsi Papua Pegunungan, karena instansi-instansi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Oleh karena itu apabila ada Polda dan Kodam di wilayah ini, harus juga diikuti dengan instansi vertikal yang lain karena sudah menjadi mitra pemerintah dan sejalan dengan kehadiran Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Terkait lokasi pembangunan Mapolda, kata dia, masih akan dibicarakan nanti. Untuk saat ini, pemerintah akan menyediakan Markas Komando (Mako) sementara.
“Nanti setelah ada lokasi tanah yang cocok barulah akan dibangun Polda Papua Pegunungan, tentunya ini akan dibicarakan lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah,”katanya.
Ia berharap dengan kehadiran Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak, agar semua proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
“Oleh sebab itu kami minta kepada semua pihak agar bisa bekerja sama, dalam mendukung program pemerintah baik program dari pusat maupun dari daerah itu sendiri,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Staf Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, tim Kemenpan RB, pewakilan Pemprov Papua Pegunungan, Kapolres Jayawijaya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya, dan sejumlah tokoh agama serta beberapa pihak lainnya. (*)