Wamena, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Pegunungan memastikan jika pihaknya masih menunggu draf dan pemaparan dari KPU, Bawaslu, dan jajaran TNI-Polri terkait anggaran Pemilu 2024.
Pemprov Papua Pegunungan sudah menyiapkan anggaran untuk pesta demokrasi yang akan dihelat tahun depan dan menunggu KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri mengajukan rincian anggaran.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, saat ditemui Jubi di kantornya pada Rabu (1/11/2023) siang.
“Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pemilu dan pilkada. Pemprov Papua Pegunungan sudah berkomitmen untuk itu,” ujar Tumbo.
Tumbo mengatakan KPU dan Bawaslu lebih tahu terkait kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Begitu juga dengan rancangan terkait keamanan, jajaran TNI dan Polri yang lebih paham.
“Kami menunggu. Saya berharap akan segera dilakukan rapat koordinasi. Sebab untuk menentukan kebutuhan nantinya kita mau mendengarkan paparan bagaimana teknis penyelenggaraan dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar Tumbo.
“Prinsipnya pemprov maupun pemkab wajib menganggarkan dana hibah kepada penyelenggara pemilu dan keamanan,” sambungnya.
Ia memastikan sampai saat ini KPU Papua Pegunungan belum menyerahkan draf kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada.
“Seharusnya mereka sampaikan, kemudian dari pemerintah minta untuk dipaparkan agar juga memiliki pemahaman terkait tahapannya,” kata Tumbo.
“Intinya, kami menunggu, karena kami wajib siapkan anggaran. Dalam undang-undang pembentukan DOB ditegaskan untuk pemilihan kepala daerah pertama kali, dalam hal itu pemilihan gubernur, dibiayai oleh APBN dan dapat dibantu dengan APBD. Ini yang kemudian nanti kita sinergikan sehingga perlu dipastikan kebutuhannya,” katanya.
Tumbo juga minta penggunaan anggaran untuk menggelar pemilu dan pilkada transparan karena menggunakan dana APBD dan APBN, yang mana menjadi objek audit sehingga harus dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. (*)