Sentani, Jubi – Sidang Paripurna III masa sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura tentang tanggapan akhir fraksi atas jawaban Bupati Jayapura terhadap laporan Banggar DPRD Kabupaten Jayapura, dan tentang nota keuangan perubahan APBD tahun 2023, serta Reperda perubahan APBD tahun anggaran 2023 diterima oleh seluruh fraksi dewan. Sidang digelar di salah satu hotel ternama di Kota Sentani, Jumat (1/9/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo usai sidang mengatakan meskipun dalam beberapa kesempatan yang telah dilalui, baik dalam rapat-rapat Banggar DPRD bersama TAPD maupun OPD serta mitra terkait lainnya kerap berlangsung dengan berbagai macam perdebatan, koreksi, dan tidak jarang pula kritikan konstruktif yang disuarakan oleh anggota dewan. Akan tetapi hal tersebut diyakini justru menjadi suplemen tambahan yang efektif dalam memperkuat ketahanan APBD Kabupaten Jayapura, khususnya dalam menghadapi situasi global yang kian tidak menentu akhir-akhir ini.
Kata Triwarno, atas persetujuan yang telah diberikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jayapura, terhadap penyampaian nota keuangan dan Raperda Kabupaten Jayapura tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023, pihak eksekutif mengucapkan banyak terima kasih.
“Terima kasih atas semua dukungan dan masukan dari seluruh fraksi dewan yang hadir saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, fokus dan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2023 ini yaitu pemberdayaan masyarakat adat, dengan didukung oleh perbaikan kualitas manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut beririsan dengan tema pembangunan nasional 2023 yang salah satu arah kebijakannya adalah peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan maupun kesehatan, guna terwujudnya suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Dengan penekanan fokus tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Jayapura selain fokus dalam pemenuhan pelayanan dasar, juga tengah gencar dalam pemberdayaan masyarakat adat melalui berbagai even festival budaya dan promosi serta industrialisasi pariwisata lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi regional di kawasan Kabupaten Jayapura.
“Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pemenuhan kebutuhan urusan pelayanan dasar dan pencapaian tema pembangunan daerah, berbagai instrumen dan kebijakan kerap diambil oleh pemerintah daerah,” katanya.
APBD Kabupaten Jayapura sering menganut sistem penganggaran defisit, lanjut Purnomo, akan tetapi pada tahun 2023 ini APBD ditetapkan dengan menganut sistem anggaran berimbang atau yang dikenal dengan istilah zero defisit. Hal tersebut dilakukan demi menciptakan pondasi dan fundamental ekonomi masyarakat yang baik, terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan yang datang baik dari dalam negeri maupun dunia internasional, yang akhir-akhir ini semakin dirasakan dampak negatifnya.
Selain itu kebijakan penganggaran APBD tahun 2023 yang menetapkan zero defisit, hal tersebut juga dilakukan guna memastikan keberlangsungan peralilhan tongkat estafet pemerintahan di Kabupaten Jayapura, dapat berjalan dengan baik dan memudahkan siapa pun pemimpin ke depan nantinya, juga dalam menyusun arah maupun kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kepemimpinan.
“Untuk itu, kami berharap dukungan dari pihak legislatif agar kebijakan APBD ini terus kita optimalkan, sehingga mampu berperan sebagai perisai yang kuat namun juga tetap fleksibel dan responsif dalam menjawab berbagai macam tantangan dan tuntutan perkembangan zaman,” katanya. (*)