Sentani, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura agar segera menyelesaikan atau membayar seluruh hak-hak tenaga guru yang sudah melaksanakan kewajibannya selama ini.
Hal itu disampaikannya, setelah menerima aspirasi puluhan guru yang datang melakukan demo damai di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (17/7/2023).
“Kabarnya sudah tujuh bulan, uang lauk-pauk dan tunjangan lain yang belum diterima para guru,” ujarnya.
Ia mengatakan perhatian pemerintah daerah tidak hanya sebatas pembayaran hak dan tunjangan lainnya, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti rumah dinas, alat transportasi yang dapat menunjang kinerja tenaga pendidik, khususnya mereka yang bertugas di pinggiran kota.
“Jarak tempat mengajar sangat jauh, kita membutuhkan guru yang selalu ada di tempat. Lalu ketika ada perubahan soal aturan, harus disampaikan,” katanya.
Kehadiran puluhan guru ini, bersamaan dengan agenda DPRD yang sedang menggelar hearing bersama Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) Kabupaten Jayapura, yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, kepala Bappeda, serta sejumlah kepala bidang anggaran.
“Tim anggaran menjawab keluhan para guru dengan melihat kembali anggaran daerah, karena hal yang sama juga dikeluhkan oleh tenaga perawat dan pegawai lainnya, baik honorer, P3K, hingga pegawai negeri,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengatakan hak-hak para guru tentu akan dibayarkan, dengan melihat kekuatan anggaran daerah.
“Hak dan tunjangan serta pendapatan lain tentunya akan mengacu status dari guru itu sendiri, seperti guru yang tersertifikasi, lama bekerja, dan jumlah waktu bekerja,” ujarnya.
Kepala Bappeda, Parson Horota mengatakan terkait permasalah ini, dalam waktu dekat akan dikoordinasikan kembali dengan Dinas Pendidikan.
“Kita juga perlu mengetahui jumlah guru yang belum dibayarkan hak mereka, lama bekerja, dan mengajar di sekolah mana. Dengan data ini kita bisa membayar bahkan mengalokasikan kembali untuk anggaran perubahan,” katanya.
Salah satu perwakilan guru, Yohanes Demena mengatakan akan menunggu sampai satu bulan ke depan, jika tidak diindahkan maka para guru akan mogok mengajar hingga haknya dibayarkan.
“Ada juga pegawai di Dinas Pendidikan yang memberi ancaman kepada kami apabila melakukan demo damai seperti saat ini,” katanya. (*)