Manokwari, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Barat menyebut Pemerintah menganggarkan Rp8 miliar untuk penanganan Stunting di Provinsi Papua Barat.
Dalam dialog publik yang digagas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Papua Barat di Manokwari, menghadirkan Penjabat Gubernur, Kepala Dinas, Ketua PKK dan Kepala BKKBN Papua Barat membahas upaya Keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju dan mewujudkan generasi Emas Papua Barat menuju 2045.
“Kalau tidak salah Rp8 Miliar ya untuk upaya penurunan stunting nantinya masuk peruntukan di Satgas,” kata Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw Jumat (23/6/2023)
Paulus menyebut dalam upaya penanganan Stunting ada kordinator wilayah yang bertugas mengecek Posko dan Posyandu yang ada di setiap Kabupaten.
“Kehadirannya untuk membuktikan nama-nama apakah benar. Nah korlap itu adalah para pimpinan OPD mereka semua itu dibiayo dengan anggaran itu,” tutur Paulus Waterpauw.
Selain itu kata dia, tugas sejumlah OPD dalam upaya penurunan stunting di Papua Barat yakni memastikan pembangunan sarana mandi cuci kakus – MCK, sarana air bersih, jalan dan rumah layak huni.
“Jadi tujuan tambahan anggaran itu untuk mendorong percepatan itu dengan membiayai mereka kemana-mana. Selain itu kita menggunakan sistem online,” katanya.
Paulus juga menyebut hingga saat ini pihaknya terus turun ke lapangan, di setiap Kabupaten. Sebelumnya Paulus mengunjungi Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak dan Kaimana serta Kabupaten Teluk Wondama.
Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo mengatakan BKKBN sejak 2021 telah menurunkan tim dari kader posyandu, Kader PKK sudah terbentuk di semua kampung yang ada di seluruh Papua Barat.
“Tim ini melakukan pendampingan kepada sasaran, yang dimaksud dengan sasaran dalam percepatan penurunan stunting yakni Remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak anak balita,” jelasnya.
Tim pendampingan ini berada di kampung sehingga dia memantau kondisi dan perkembangan yang ada di setiap Kampung.
“Seperti ibu hamil ini kan harus didampingi karena untuk mensukseskan 1000 hari pertama kehidupan menentukan bahwa anak sehat atau tidak,” katanya.
Selain itu Philmona mengungkap alasan adanya kader PKK turut melakukan pendampingan untuk memastikan ada keluarga yang punya anak balita harus rutin membawah anaknya ke Posyandu sehingga dapat diketahui perkembangan anak tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan mengklaim Dinasnya menyasar pada setiap remaja yang ada di Papua Barat untuk dilakukan screening, sasarannya pada remaja yang ada di setiap sekolah.
“Ini rutin dilaksanakan oleh Puskesmas yang bekerja sama dengan UKS Sekolah,” kata Parorongan.
Otto menambahkan untuk remaja yang diketahui kurang darah, pihaknya memberikan tablet tambah darah tujuanya agar para remaja ini hanya fokus untuk belajar.
“Kemudian ada juga pelayanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas bagi Ibu hamil. Kalau dalam usia kehamilan setiap ibu memeriksa kehamilan secara rutin ditambah dengan pemberian tablet tambah darah maka saya berharap anak yang dilahirkan sehat,” ucapnya.
Parorongan juga berharap para Ibu menyusui terus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai pada usia dua tahun.
“Bayi harus disusui oleh ibu kandung sendiri, jangan sampai baru selesai lahiran lalu bayi diserahkan kepada neneknya,” pinta Parorongan. (*)