Mappi – Penjabat Bupati Mappi Michael R Gomar SSTP MSi menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi atau Monev pengendalian inflasi dan penanganan stunting di Kabupaten Mappi. Rapat yang dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah atau OPD Pemerintah Kabupaten Mappi itu berlangsung di Kepi, Ibu Kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa (20/6/2023).
Penjabat Bupati Mappi menjelaskan bahwa pemerintah pusat yang mewajibkan para bupati, wali kota, atau penjabat bupati/wali kota setiap pekan melaporkan perkembangan penanganan stunting dan pengendalian inflasi kepada Menteri Dalam Negeri. Penjabat Bupati Mappi menuturkan tim inspektorat provinsi telah datang berkunjung ke Kabupaten Mappi.
Menurutnya, ada tiga program prioritas pemerintah pusat saat ini, yakni pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Penjabat Bupati Mappi menyatakan pihaknya telah melakukan rembuk stunting yang menyepakati Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mappi menjadi leading sector penanganan stunting.
Penjabat Bupati Mappi menyebutkan prosentase angka stunting di Mappi masih 15,39 persen. Ia menyatakan intervensi melalui berbagai program/kegiatan diharapkan akan menurunkan prosentase kasus hingga 14 persen.
Penjabat Bupati Mappi menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Mappi. Penanganan itu membutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, Tim Penggerak PKK Mappi, dan norganisasi kemasyarakatan.
“Stunting ini memang tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi perlu dikolaborasikan mulai dari tingkat RT, kampung, hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah teknis. Tanpa kolaborasi dengan semua pihak, penanganan stunting tidak akan selesai,” kata Penjabat Bupati Mappi. (*)