Jayapura, Jubi – Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua Suzana Wanggai berjanji akan meneruskan aspirasi Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri kepada Pelaksana Harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Janji itu Wanggai sampaikan saat menemui para orangtua mahasiswa penerima beasiswa Otonomi Khusus yang mendatangi Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/6/2023).
Menurut Wanggai, Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah mengabaikan para mahasiswa penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus). Wanggai memastikan Pemerintah Provinsi Papua akan mencari solusi terbaik agar anak-anak Papua bisa tetap menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
“Apa yang Bapak Ibu dan anak-anak mahasiswa sampaikan akan segera saya laporkan kepada Pak Gubernur. Kami semua di sini menerima aspirasi yang disampaikan. Nanti setelah Bapak Gubernur kembali dari tugas, Bapak Ibu bisa bertemu langsung dengan beliau,” ujar Wanggai.
Sebelumnya Ketua Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri John Reba mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk tetap mengurus dan membiayai program beasiswa Otonomi Khusus atau Otsus Papua.
Ketua Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam Negeri dan Luar Negeri, Jhon Reba menyatakan puluhan anak penerima beasiswa yang bersumber dari Dana Otsus Papua belum menerima pembayaran beasiswa periode Januari – Juni 2023. Reba menyatakan BPSDM Papua adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas pembiayaan beasiswa anak-anak mereka itu.
Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri meminta Pemerintah Provinsi Papua segera mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima beasiswa Otsus, agar biaya kuliah dan biaya hidup para mahasiswa itu dapat segera dicairkan. Jika tidak ada solusi, Reba menyatakan ia dan para orangtua penerima beasiswa Otsus akan menduduki Kantor Gubernur Papua.
Reba menyatakan seharusnya proses verifikasi dan validasi data penerima beasiswa Otsus melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Papua, agar prosesnya lebih cepat. “Kami sudah cek data itu sangat kacau, sebab ada mahasiswa yang sudah selesai kuliah tetapi masih terdaftar sebagai penerima, sementara yang masih aktif justru tidak ada dalam daftar,” ujarnya.
Menurut Reba, BPSDM Papua juga harus tanggung jawab soal tunggakan pembayaran beasiswa senilai Rp122 miliar lebih. “Kepala BPSDM ini hadir pada saat petemuan di Jakarta, bahkan tanda tangan berita acara dan sudah tahu setiap poin kesepakatan. Terus, kalau belum ditindaklanjuti sampai hari, itu bagaimana? Mau tunggu siapa lagi, jangan kamu alasan putar-putar barang ini, bikin susah orang namanya,” kata Reba.
John Reba menyatakan persoalan beasiswa Otsus Papua, yang paling bertanggung jawab adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, sehingga Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri meminta segera fasilitasi proses
verifikasi dan validasi data mahasiswa. Jika itu tidak dilakukan, maka para orangtua siswa akan menginap di halaman Kantor Gubernur sampai ada kepastian.
Reba meminta sharusnya sebelum data mahasiswa di verifikasi dan validasi, seharuanya tidak langsung diserahkan ke Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua, karena ketika data itu disebarkan harapannya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Sementara perekrutan yang melakukan adalah Pemerintah Provinsi Papua melalui BPSDM.
“Kami sudah cek data itu sangat kacau, sebab ada mahasiswa yang sudah selesai kuliah tetapi masih terdaftar sebagai penerima, sementara yang masih aktif justru tidak ada dalam daftar,” ujarnya.
Selain itu, ujar Reba, BPSDM juga harus tanggung jawab soal tunggakan beasiswa sebesar Rp122 miliar lebih.
“Kepala BPSDM ini hadir pada saat petemuan di Jakarta, bahkan tanda tangan berita acara dan sudah tahu setiap poin kesepakatan, terus kalau belum ditindaklanjuti sampai hari ini bagaimana. Mau tunggu siapa lagi, jangan kam alasan putar-putar barang ini, bikin susah orang namanya,” kata Reba.
Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri menyampaikan akan menduduki kantor Gubernur sampai adanya jawaban pasti dari Pemerintah Provinsi Papua. (*)