Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua mulai menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua terkait potensi kerugian senilai Rp900 miliar lebih akibat penyalahgunaan anggaran dan kesalahan pengelolaan aset pemerintah daerah selama 15 tahun. Hal itu dikatakan Bupati Mamberamo Raya, John Tabo di Kota Jayapura, Kamis (7/9/2023).
“Kami telah melakukan aksi tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut. Temuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinan saya, temuan itu baru mulai ditindaklanjuti,” kata Tabo.
Menurut Tabo, dengan tindak lanjut temuan BPK itu Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya telah menertibkan sejumlah asetnya, sehingga nilai potensi kerugian negara itu berkurang dari Rp900 miliar menjadi Rp700 miliar pada 2022. Hingga Juni 2023, hasil inspeksi mendadak aset Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dan upaya lainnya telah membuat nilai potensi kerugian negara telah berkurang menjadi Rp340 miliar.
“Kami akan berusaha maksimal hingga akhir tahun. Harapannya temuan tersebut bisa dikurangi hingga tersisa Rp200 miliar,” ujar Tabo.
Tabo mengatakan ada sejumlah pihak yang mengembalikan kerugian negara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Selain itu, ada pula sejumlah orang yang menjalani proses hukum hingga ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran.
“Jadi kalau ada yang tidak bisa mengembalikan kerugian negara, kita rekomendasikan untuk diproses hukum. Semua upaya itu kami lakukan untuk mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan pemberatasan korupsi,” kata dia.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamberamo Raya, Elias Basutey menegaskan pihaknya bersama pemerintah telah bersepakat menjalankan berbagai upaya agar pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tidak mendapat opini disclaimer lagi.
“Kami dewan sudah mengimbau Kepala Badan Keuangan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Mamberamo Raya untuk mempertanggungjawabkan semua program kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga semua administrasi keuangan bisa berjalan dengan baik,” kata Basutey. (*)