Wamena, Jubi – Puluhan warga Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Tolikara dan Yahukimo berdemonstrasi di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (27/10/2023). Mereka berunjuk rasa untuk memprotes hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Tolikara dan Yahukimo.
Para demonstran itu menolak hasil seleksi administrasi calon anggota KPUD Tolikara dan Yahukimo. Mereka menyatakan tim seleksi KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo menggelar seleksi administrasi secara luring (offline), dan hasil seleksinya berbeda dari hasil seleksi daring Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).
Penilaian dalam seleksi administrasi itu dianggap tidak melibatkan semua anggota tim seleksi. Mereka juga menuding ada oknum partai politik besar yang sedang bermain dan menitipkan orang tertentu untuk diloloskan dalam proses seleksi calon anggota KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo.
Saat ditemui di Kantor Sekretariat Tim Seleksi KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo penanggung jawab aksi Yaas Kogoya menjelaskan ada 104 orang yang mengikuti seleksi calon anggota KPUD Tolikara, dan 157 orang yang mengikuti seleksi calon anggota KPUD Yahukimo. Dari jumlah itu, hanya 53 calon anggota KPUD Tolikara dan 40 calon anggota KPUD Yahukimo yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
“Saya bersama teman-teman yang terlibat langsung dengan proses seleksi anggota (KPU) Kabupaten Tolikara dan Yahukimo ingin menyampaikan keberatan. [Kami] khawatir atas ketidaknetralan dan [sikap] tidak profesional [tim seleksi] dalam proses seleksi calon KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo,” katanya.
Kogoya menyatakan banyak calon anggota yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi SIAKBA gugur dalam proses seleksi administrasi yang digelar secara luring (offline). “Hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria seleksi yang digunakan,” kata Kogoya.
Ia juga menyatakan tim seleksi KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo kurang memperhatikan nilai kolektivitas dan kolegialitas dalam memutuskan nama-nama calon yang lolos seleksi administrasi itu. “Kami merasa penetapan hasil administrasi bakal calon anggota KPU Tolikara [ada] kepentingan satu kelompok tertentu tampak mendominasi, sementara kelompok kepentingan lainnya diabaikan,” tuturnya.
Kogoya mengaku khawatir proses seleksi itu diwarnai konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitas proses seleksi.“Kami merasa perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan.”
Ia mendesak tim seleksi dan KPU RI mempertimbangkan kembali proses pengumuman hasil seleksi administrasi KPUD Tolikara dan KPUD Yahukimo. “Kami mendesak Timsel dan KPU RI untuk mempertimbangkan kembali proses pengumuman administrasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.
KPUD Papua Pegunungan dan KPU RI diminta mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hal itu. “Kami meminta agar semua informasi terkait proses seleksi, termasuk keputusan dan evaluasi, dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan,” kata Kogoya.
Ia mengingatkan proses seleksi anggota KPUD Tolikara tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan Hak Asasi Manusia. “Kami memohon agar KPUD Papua Pegunugan dan KPU RI segera mengambil alih proses seleksi yang sedang berjalan, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam tahapan [itu],” kata Kogoya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
