Jayapura, Jubi – Hingga perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Jaringan Damai Papua atau JDP menilai pemerintah Indonesia belum mampu menyelesaikan konflik kekerasan bersenjata yang terus menerus terjadi di Tanah Papua. JDP mendesak pemerintah Indonesia membuat jeda kemanusiaan sebagai awalan untuk menggelar dialog damai Papua.
JDP menyoroti konflik bersenjata dan kekerasan yang terus terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Yahukimo, Tolikara, Puncak, dan Pegunungan Bintang. Juru Bicara JDP, Yan Cristian Warinussy menyatakan JDP mencatat serangkaian peristiwa konflik bersenjata antara TPNPB OPM dan TNI/POLRI telah membuat rakyat sipil menjadi sasaran atau korban sia sia.
“Rakyat sipil dimaksud meliputi warga rakyat asli Papua di wilayah konflik serta para petugas medis, tenaga guru, pekerja borongan pembangunan jalan atau pembangunan menara telekomunikasi, atau pedagang serta tukang ojek. Ada pula korban yang berjatuhan di antara para pihak [yang bertikai], baik dari TNI, Polri, maupun TPNPB OPM,” kata Warinussy kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp, Minggu (14/8/2022).
Warinussy mengkritik berbagai kekerasan tidak ditangani dengan tuntas, sehingga motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut tidak diketahui dengan pasti, dan pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Para pihak yang bertikai cenderung saling melemparkan tuduhan.
“Yang terjadi adalah saling melempar pernyataan, klaim posisi korban, serta tudingan yang parsial mengenai siapa yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Termasuk dalam peristiwa tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah [atau Kabinda] Papua beberapa waktu lalu, maupun ketika tewasnya anggota Brimob bernama Diego Rumaropen di Kabupaten Jayawijaya, Papua belum lama ini,” ujar Warinussy.
JDP mencatat konflik di Tanah Papua yang telah berlangsung kurang lebih 50 tahun itu turut dipicu akibat praktik jual-beli senjata api dan amunisi ilegal. Sejumlah kasus perdagangan senjata api ilegal juga melibatkan anggota TNI/Polri. Perdagangan senjata itu telah mendatangkan ratusan senjata api pabrikan modern maupun rakitan ke Tanah Papua, dan dimiliki oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Terbukti terakhir ini seringkali korban tewas sia-sia dari anggota TNI dan Polri maupun rakyat sipil. Mereka diduga ditembak dari jarak yang sangat jauh,” kata Warinussy.
Warinussy menyatakan pihak TNI dan Polri telah memulai langkah yang lebih lunak dengan mendekati aparat kampung maupun tokoh masyarakat di wilayah konflik. Akan tetapi, belakangan pihak yang didekati oleh TNI dan Polri menjadi sasaran kekerasan yang diduga dilakukan TPNPB.
“Bahkan tidak jarang anggota TNI atau Polri yang berupaya melakukan pendekatan sosial tersebut turut menjadi sasaran TPNPB . Situasi seperti itu berulang kali terjadi dan terus terjadi di Tanah Papua,” kata Warinussy.
Dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77, Jaringan Damai Papua menyerukan pentingnya jeda kemanusiaan sebagai langkah awal memulai dialog damai di antara para pihak yang bertikai. JDP menyebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Presiden terbaik yang dapat memberi kado istimewa bagi rakyat Papua.
“Presiden segera dapat mengambil langkah penting bagi upaya penyelesaian dan mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua yang diduga keras hanya memberi keuntungan bagi kelompok tidak bertanggung jawab di Tanah Papua ini. Korban senantiasa berjatuhan dari hari lepas hari, [termasuk] di pihak rakyat sipil,” ujarnya.
Warinussy menyatakan JDP yakin dan senantiasa percaya bahwa tindakan kekerasan tidak akan pernah mengakhiri konflik di manapun di muka bumi ini. Ia mendesak pemerintah menggelar dialog secara damai dan berkelanjutan demi menyudahi konflik bersenjata di Papua. “JDP ingin agar konflik bersenjata di Tanah Papua segera diakhiri, demi memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Papua dan Indonesia yang hidup dan berkarya di atas tanah ini,” katanya. (*)
