Sentani, Jubi – Puluhan pedagang di Pasar Baru Sentani di Kabupaten Jayapura, menolak adanya sistem lotre untuk mendapat kios dan lapak yang sementara dalam pembangunan.
Penegasan ini disampaikan para pedagang di Pasar Baru Sentani, Kamis (2/2/2023), dimana puluhan pedagang ini merasa kesal dengan perlakuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jayapura.
Koordinator pedagang cakar bongkar (cabo) atau pakaian bekas, Wa Alina, mengatakan sebagai pedagang, ia selama ini bersama dengan BPBD Kabupaten Jayapura bekerja membangun infrstruktur bangunan pasar yang baru.
“Tiba-tiba Disperindag datang dan atur pembagian lapak serta kios melalui sistem lotre, ini hal yang tidak benar dan sangat merugikan bagi kami,” ujar Wa Alina.
Kalau sistem lotre diberlakukan, katanya, nanti banyak sekali pedagang yang tidak kebagian kios dan lapak, dan jika mendapat jatah ujung-ujungnya di bagian paling belakang.
Sementara para pedagang menginginkan agar pada bangunan yang baru ini, pemerintah tetap mengembalikan pedagang ke tempat semula.
Dikatakan, data-data pedagang korban kebakaran yang dikeluarkan Diserindag, sudah banyak mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan data riil di lapangan.
“Sehari setelah kebakaran pemerintah membuka tenda-tenda pendaftaran di kawasan terminal, kami semua sebagai korban datang mendaftar. Ternyata ada banyak perubahan nama dalam daftar yang dikeluarkan. Sepertinya ini daftar nama yang dicatat sejak 10 tahun lalu,” jelasnya.
Menurutnya, data pedagang yang aktif dan menjadi korban sebanyak 428, sementara bangunan kios yang dibangun dengan ukuran 3×3 meter baru mencapai 245 kios, dan masih 175 kios yang harus dibangun.
Dirinya berharap, pemerintah daerah melalui BPBD yang telah melaksanakan proses pembangunan dapat merealisasikan seluruh kios dan lapak, bagi pedagang yang menjadi korban amukan api pada 6 Januari lalu.
“Pedagang juga mengeluh dan marah atas data atau nama-nama yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena ada banyak nama pedagang yang tidak terakomodir, padahal proses pendaftaran sudah kami lakukan sejak awal,” ketusnya.
Di tempat yang sama, Hayun sebagai Koordinator Pedagang Pakaian menjelaskan bahwa pada proses pembangunan bangunan baru yang dikerjakan oleh BPBD Kabupaten Jayapura sejak awal, para pedagang juga ikut kerja secara sukarela. Karena tenaga kerja yang dipekerjakan oleh BPBD sangat sedikit, sementara pedagang membutuhkan waktu yang cepat agar bisa kembali berjualan.
“Setelah bekerja kurang lebih tiga minggu ini, data nama-nama pedagang diturunkan oleh Disperindag. Ternyata banyak nama pedagang korban kebakaran yang tidak terdata, sebagai pedagang yang turut bekerja dalam proses pembangunan bangunan ini, kami mohon pemerintah dapat memperhatikan upaya dan usaha yang sudah kami ikut lakukan hingga berdirinya bangunan baru ini,” katanya. (*)
