Jayapura, Jubi – Kepala Bidang Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun mengatakan bahwa pemekaran tiga provinsi saat ini akan mengorbankan masyarakat Papua.
Hal itu dinyatakan Pendeta Dora Balubun pada Press Conference “Menggugat RUU DOB yang Minim Partisipasi” yang diselenggarakan Koalisi Kemanusian Papua secara daring, pada Kamis (30/6/2022).
Balubun menerangkan, dulu, ide untuk pemekaran provinsi baru saja sudah ada konflik. Artinya di antara rakyat Papua sendiri sudah terjadi konflik antara mendukung dan menolak pemekaran provinsi. Bahkan hingga saat ini terus terjadi penolakan dan terjadi perdebatan terkait ibu kota Provinsi Papua Tengah.
“Perbedaan-perbedaan pendapat ini sudah menimbulkan konflik. Apa lagi hari ini ditetapkan akan ada konflik yang terjadi antara masyarakat. Ini kan konflik yang terjadi kemudian mengorbankan masyarakat Papua,” katanya.
Balubun mengemukakan bahwa apalagi dengan telah dikirimkan aparat keamanan ke daerah-daerah pemekaran baru ini kemungkinan akan meningkatkan konflik. Sebab akan ada pembagian maupun penguasaan sumber daya alam di daerah pemekaran yang berujung dikorbankan masyarakat Papua.
“Harus dicatat bahwa jikalau konflik itu terjadi di daerah-daerah yang baru dimekarkan. Apakah DPR RI dan pemerintah pusat akan datang menyelesaikan masalah. Nanti kami (pekerja HAM) ini orang yang akan di korban juga karena ada konflik kami harus kesana mengadvokasi, membuat laporan, memberikan penguatan, membawah ke rumah sakit. Sementara DPR akan duduk serta katakan tidak ada masalah,” ujarnya.
Balubun mengatakan MRP bersama DPRP agar memfasilitasi untuk mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat Papua guna mendengarkan aspirasi sehingga yang menjadi harapan masyarakat Papua bisa terwujud.
“Kesejahteran dan kehidupan yang lebih baik untuk orang asli Papua itu kerinduan kita semua. Kehidupan dan kesejahteraan itu dimulai dari proses kemanusian, menghargai masyarakat adat,” katanya.(*)
Discussion about this post