Jayapura, Jubi โ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI terus menelusuri berbagai kasus yang serupa dengan kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Penelusuran itu dilakukan untuk mencari kesamaan modus operandi berbagai kasus lain itu dengan modus operandi kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika.
Hal itu dinyatakan komisioner Komnas HAM RI, Mohammad Choirul Anam di Kota Jayapura, Kamis (29/9/2022). Penelusuran itu dilakukan karena Komnas HAM RI menduga pembunuhan dan mutilasi di Mimika itu bukanlah kejahatan pertama para pelaku.
“Kalau kami melihat pola atas kejadian itu, indikasinya kuat ini bukan yang pertama kali. Tinggal tunggu saja, kami akan ungkap ke publik,” kata Anam.
Ia menyatakan keberadaan Komnas HAM di Papua bukan hanya untuk menggali fakta dan mengawal kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika ataupun kasus penganiayaan yang menewaskan warga sipil di Mappi. Anam menyatakan Komnas HAM Papua terus mendalami berbagai kasus kekerasan lain yang terjadi di Papua.
Akan tetapi, ia meminta publik bersabar dan memberi kesempatan bagi tim Komnas HAM RI bekerja. “Kami masih dalami, kami harapkan awak media bersabar, sebab kami pasti akan menyampaikannya ke publik,” tegasnya lagi.
Terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Komnas HAM RI telah meminta Panglima TNI mengevaluasi keberadaan Brigade Infanteri (Brigif) Raider 20/Ima Jaya Keramo yang bermarkas di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Anam menyatakan pihaknya meminta kesatuan itu dievaluasi, karena Komnas HAM RI menemukan para prajurit Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo terlibat dalam jual beli senjata api dan amunisi, dan ada prajurit yang berbisnis.
“Termasuk temuan kami ada senjata rakitan juga. Oleh karena itu, kami minta ada evaluasi, kenapa kok terus menerus terjadi [pelanggaran atau kejahatan], termasuk tindakan yang tidak patut dilakukan oleh anggota TNI,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Komnas HAM RI percaya Panglima TNI, Kepala Staf TNI ADย ย (KSAD), maupun Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menginginkan TNI yang profesional serta jauh dari urusan selain pertahanan dan keamanan.ย “Komitmen itu kami tangkap sangat kuat dari Panglima, [TNI], namun sayang kenyataan di lapangan masih saja terjadi [pelanggaran]. Makanya, perlu evaluasi,” katanya. (*)