Wamena, Jubi – Klaim atau keyakinan jika 90 persen rakyat di wilayah adat Lapago khususnya mendukung adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah, dianggap tanpa data dan bukti yang jelas.
Sekretaris Umum Petisi Rakyat Papua (PRP) se-Lapago, Namene Elopere, menyebut apa yang disampaikan Bupati Lanny Jaya tentang dukungan masyarakat adanya DOB sama seperti pernyataan pemerintah pusat, yang hanya menyebut angka.
“Seutuhnya masyarakat se-Lapago sudah menolak DOB Pegunungan Tengah dengan aksi damai dari beberapa kabupaten antara lain Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan juga beberapa kali aksi damai dipusatkan di Wamena dan sedang diproses oleh Jakarta,” katanya kepada Jubi, Jumat (20/5/2022) di Wamena.
Namene Elopere menilai Bupati Lanny Jaya dianggap sudah tidak ada kepercayaan di daerah, maka menghadirkan ribuan rakyat dengan tradisi bakar batu untuk mengklaim dukungan.
“Rakyat se Lapago dengan kesadaran sebagai tuan tanah, maka tanpa pancingan apapun tetap akan menuntut cabut otonomi khusus dan tolak pemekaran provinsi Pegunungan Tengah,” katanya.
Sementara salah seorang pemuda Lapago, Akatif Hisage, menilai sebagai seorang pejabat publik dan intelektual di Pegunungan Tengah tidak asal klaim dukungan, tanpa adanya kajian dan dasar.
“[Sebanyak] 90 persen masyarakat Lapago dukung DOB dari mana asalnya, kajiannya seperti apa? Apakah ada lembaga survei atau dari akademisi harus dipastikan, jangan asal klaim kalau memang keinginan rakyat,” kata Hisage.
Ia juga meragukan adanya DOB dapat menyejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan. Pasalnya, ada beberapa daerah yang dimekarkan namun angka kemiskinannya masih cukup tinggi.
“Saya ragu, justru adanya DOB semakin membuka lahan korupsi baru terutama oleh oknum pejabat Papua dan juga lahan Daerah Operasi Militer (DOM), dengan begitu penduduk asli akan termarjinalisasikan,” kata Hisage. (*)
Discussion about this post