Dalam aksi itu, masyarakat Lapago membacakan delapan pernyataan sikap Masyarakat Lapago, diantaranya menolak dengan tegas DOB di Wilayah Lapago, mengutuk keras Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua
Jubi TV – Ribuan warga Kota Wamena, Jayawijaya turun ke jalan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang disuarakan oleh sekelompok elit Pegunungan Tengah atau elit Lapago. Aksi turun jalan yang dilakukan sejak pagi, Kamis (10/3/2022) membuat Kota Wamena lumpuh.
More Read
Dano Tabuni, penanggungjawab aksi ini mengatakan rakyat Papua membutuhkan penyelesaian HAM bukan pemekaran. Pemekaran sebutnya, membawa orang Papua ke genosida, karena pemekaran kabupaten saja telah banyak konflik. Pemerintah seharusnya fokus membenahi sistem pemerintahan bukan menambah masalah baru.
“Rakyat Papua telah menyaksikan kebijakan pemerintah Pusat di Papua yang mana tidak pernah melibatkan orang Papua,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya dibuktikan melalui perpanjangan Otsus Papua. Dalam pembahasannya tidak ada satu pun aspirasi Orang Asli Papua (OAP) yang dapat diakomodasi. Menurutnya, dari 79 pasal dalam UU Otsus, hanya mengakomodasi versi pemerintah yang dititipkan kepada kelompok tertentu.
Masyarakat Lapago, kata Dano memahami bahwa pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti kebijakan Otsus, karena di Papua ada masyarakat, sehingga masyarakat Papua perlu dihargai. Kebijakan semena-mena harus dihentikan karena merugikan masyarakat.
“Ini seharusnya terbuka dan transparan dalam negara demokrasi seperti di Indonesia,” tuturnya.
Dalam aksi itu, masyarakat Lapago membacakan delapan pernyataan sikap Masyarakat Lapago, diantaranya menolak dengan tegas DOB di Wilayah Lapago, mengutuk keras Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, diantaranya Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, Bupati Tolikara, Bupati Yalimo, Bupati Yahukimo, Bupati Puncak Jaya, Bupati Nduga, Bupati Pegunungan Bintang dan Bupati Mamberamo Tengah. Mereka juga menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada sejumlah Bupati.
“Para Bupati dan elite politik Papua berhenti memperpanjang penderitaan rakyat Papua dan memelihara mesin pemusnahan OAP,” tegas Dano.
Sehari sebelumnya, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengatakan menyambut baik rencana pemekaran wilayah Papua Pegunungan Tengah yang akan dilakukan Pemerintah Pusat.
“Hari ini saya dengan beberapa bupati asosiasi terutama Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan perihal menanyakan perkembangan Rancangan UU Pemekaran Provinsi, terutama Provinsi Papua Pegunungan Tengah,” kata Befa yang juga Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Rabu (9/3/2022) malam.
Menurut Befa, dari informasi yang diterima pihaknya, tidak lama lagi RUU tersebut akan disahkan di mana akan ada sidang paripurna dan dilanjutkan persidangan berikutnya di DPR RI.
“Dalam tahun ini diperkirakan Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan terlahir bersama provinsi lainnya di Bumi Cenderawasih,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu semua intelektual di Papua terutama di Pegunungan Tengah Papua diharapkan merapatkan barisan dan menyambut Provinsi Papua Pegunungan Tengah, adapun pro dan kontra boleh saja, namun harus dilakukan pengkajian sebaik-baiknya.
Massa aksi tak sependapat dengan pernyataan Befa itu. Mereka mengancam jika pertemuan sembilan bupati tetap dilakukan, seperti informasi yang beredar belakangan ini bahwa beberapa bupati dari wilayah adat Lapago, Meepago dan Animha diundang oleh Mendagri untuk bertemu di Jakarta, maka aksi susulan akan dilakukan dengan melibatkan massa aksi yang lebih besar.
“Karena pada dasarnya masyarakat Lapago dengan tegas menolak adanya Pemekaran Provinsi Peguteng di Wilayah Lapago,” lanjut Dano.
Setelah menyampaikan aspirasinya, masyarakat Lapago membubarkan diri dengan aman dan tertib dari halaman kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.
Anggota DPRD Jayawijaya, Yustinus Asso usai menerima aspirasi penolakan DOB Provinsi Pegunungan Tengah menyebutkan, DPRD Jayawijaya siap mengawal aspirasi masyarakat Lapago hingga sampai Jakarta. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
