Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, karteker Wali Kota di masa transisi harus diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, karena sudah paham dengan pelayanan yang diberikan.
“Jangan orang provinsi bikin kacau di sini. Masyarakat saya non-Papua banyak sekali di kota ini, kita harus menjaga dan melindungi mereka,” ujar Tomi Mano di Kantor Wali Kota, Rabu (20/4/2022).
Dikatakan Tomi Mano, selama 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota, pemerintahan dipimpinnya berjalan dengan baik sehingga berhasil meraih penghargaan dan perbaikan pelayanan yang baik.
“Pemerintahan yang sudah saya tata ini jangan dirusaki oleh orang-orang dari luar masuk ke Kota Jayapura ini. Kota ini sudah WTP delapan kali berturut-turut, delapan kali Adipura, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang baik sehingga menjadi pusat perubahan bagi Papua,” ujar Tomi Mano.
Untuk itu, dikatakan Tomi Mano, demi mempertahankan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka sangat penting diisi oleh orang yang sudah paham dengan pekerjaan yang akan dilakukannya.
“Ini (karteker) harus diteruskan oleh Sekda Kota Jayapura. Kota ini adalah kota yang aman, heterogen, berbagai suku, agama, dan bangsa, maka itu harus kita jaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Tomi Mano.
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, terus mengawal proses terkait Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Jayapura
“Saya maksimalkan untuk mengawal agar rekomendasi Plt. agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan, sehingga pembangunan yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan main yang ada. Jangan sampai kebijakan tabrak aturan, nanti bisa kacau,” ujar Mandenas.
Mandenas berharap, akhir April 2022, Surat Keputusan (SK) sudah keluar untuk lima kabupaten/kota di Papua bisa segera dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau dilantik oleh Gubernur. (*)
Discussion about this post