Jayapura, Jubi – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memulai program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan Tanjung Ria, Dok IX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.
Program tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas hunian masyarakat pesisir.
Kepastian itu disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat meninjau langsung lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Tanjung Ria, Dok IX, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
“Semua akan bergerak memperbaiki sampai 24 Agustus 2026 untuk rehab rumahnya,” kata Tito di hadapan warga.
Selain memperbaiki puluhan rumah tidak layak huni, pemerintah juga akan membenahi 87 unit sanitasi sehat, menyediakan sarana air bersih, serta memperbaiki akses jalan di kawasan tersebut.
Menurut Tito, kondisi sejumlah rumah di Tanjung Ria sangat memprihatinkan. Beberapa bangunan mengalami kemiringan akibat dampak gempa, memiliki tiang penyangga yang rapuh, dan belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang memadai.
“Itu bahaya sekali. Apalagi buat anak-anak main jatuh nanti, atau dia rubuh, tiangnya kena rumah sebelahnya,” ujarnya.
Penataan jalan dan jaringan air bersih, dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus hingga 31 Desember 2026 setelah proses kontrak pekerjaan rampung pada 30 Juli mendatang.
Tito meminta masyarakat bersabar selama proses rehabilitasi berlangsung. Warga yang rumahnya diperbaiki diminta sementara waktu tinggal bersama keluarga atau kerabat terdekat.
Ia menegaskan, seluruh program tersebut merupakan perhatian langsung Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Yang dipakai ini uang rakyat, jadi harus dipergunakan baik dan transparan. Tidak boleh ada korupsi,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan pelaksanaan program dilakukan secara terbuka dengan pengadaan material melalui mekanisme lelang agar kualitas pembangunan terjaga dan anggaran dapat digunakan secara efisien.
Sekadar untuk dikethaui, peninjauan tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PKP. (*)
Discussion about this post