Timika, Jubi – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah Johannes Rettob mengharapkan agar Aparatur Sipil Negara atau ASN pada lingkup pemerintahan tersebut bekerja lebih baik pada 2024.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Senin mengatakan pelantikan pejabat oleh Bupati Mimika pada Desember 2023 tidak sesuai aturan kepegawaian karena tidak ada Surat Keputusan (SK) sebagai dasar perpindahan gaji.
“Jika bekerja tidak sesuai aturan maka ada konsekuensinya, akan ada pemblokiran dari pusat jika pejabat yang dilantik tanpa SK tidak mengundurkan diri,” katanya.
Menurut Rettob, dirinya menyarankan agar pejabat yang dilantik oleh Bupati pada Desember 2023 namun belum menerima SK untuk dapat mengundurkan diri dengan besar hati.
“Pejabat yang telah dilantik namun belum menerima SK yang sah, sebaiknya berbesar hati untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” ujarnya.
Dia menjelaskan pada 2024 dirinya akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, menjalin hubungan kerja bersama instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah.
“Salah satu tugas dan fungsi saya, yakni menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan DPRD Mimika,” katanya lagi.
Dia menambahkan dirinya akan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap penggunaan anggaran yang telah berjalan selama 2023.
“Saya harap kita semua bekerja dengan baik, tinggalkan dualisme yang terjadi pada 2023 serta buang semua yang jelek,” katanya.
ASN tidak terlibat politik praktis
Penjabat Wali Kota Jayapura, Papua Frans Pekey mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN di daerah tersebut untuk tidak terlibat politik praktis dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
“Karena ASN terus diawasi sehingga saya harap jangan sampai ada ASN di lingkungan Pemkot Jayapura yang terlibat langsung dalam politik praktis baik menjelang pemilihan Presiden dan wakil presiden maupun pilkada,” katanya di Kota Jayapura pada Senin.
Menurut Pekey, pihaknya berharap agar netralitas ASN tetap dijaga sehingga ke depan tidak mendapatkan masalah tetapi sebaliknya dapat memberikan pencerahan jika terjadi gesekan di tengah masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu.
“ASN harus bisa bisa memberikan pencerahan dengan menghadirkan para tokoh masyarakat atau agama jika adanya potensi yang dapat merugikan banyak orang,” ujarnya.
Dia menjelaskan kehadiran ASN juga sebagai pemersatu bangsa dengan demikian pihaknya mengharapkan supaya peran ini dapat dilakukan pada setiap lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Karena Jayapura merupakan kota yang sangat heterogen jika tidak memupuk persatuan maka sangat berpotensi munculnya berbagai konflik,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh ASN di daerah itu yang telah bekerja keras selama 2023 sehingga Pemkot Jayapura berhasil meraih sebanyak 23 prestasi baik dari kementerian maupun lembaga.
“Sehingga diharapkan agar 2024 menjadi tahun optimisme dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja demi mensejahterakan masyarakat Kota Jayapura,” ujarnya. (*)