Bandung, Jubi – Kementerian Luar Negeri atau Kemlu berhasil menyelesaikan 218.313 kasus yang melibatkan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri, selama sembilan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Retno, ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, pada Senin (8/1/2024), capaian tersebut menunjukkan bahwa pelindungan WNI terus menjadi salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia sejak 2014 sampai 2023.
Selain penyelesaian kasus, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sebanyak 360 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati, lebih dari 18 ribu WNI berhasil direpatriasi dari berbagai situasi darurat di zona konflik dan bencana alam, sebanyak 56 WNI berhasil dibebaskan dari penyanderaan, serta lebih dari Rp1 triliun hak finansial WNI berhasil dikembalikan.
Diplomasi perlindungan yang dijalankan Kemlu juga berhasil memfasilitasi vaksinasi COVID-19 bagi lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri.
Retno menyatakan bahwa diplomasi pelindungan WNI terus dijalankan di seluruh tingkatan hubungan luar negeri, mulai dari tingkat bilateral, kawasan, hingga global.
Di tingkat bilateral, Indonesia terus memperkuat pelindungan WNI dengan penandatanganan MoU sistem penempatan satu kanal (one channel) dengan negara tujuan pekerja migran Indonesia seperti Malaysia dan Arab Saudi.
Sementara di tingkat kawasan, Indonesia menginisiasi pembentukan kerja sama ASEAN untuk penanganan kejahatan penipuan daring (online scam).
Di tingkat global, Indonesia terus berkontribusi aktif dalam pembentukan instrumen internasional pertama yang mengatur isu migrasi secara komprehensif, yaitu Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration.
Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor penyusunan Guidelines IMO-ILO terkait isu penanganan kasus penelantaran pelaut.
PPTM 2024 mengangkat tema “Advancing Free and Active Foreign Policy: A Ten Year Journey.”
Dalam PPTM kali ini, Menlu Retno menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sekitar sembilan tahun terakhir dan prioritas diplomasi selama setahun ke depan.
Kemlu terus perkuat sistem pelindungan WNI
Kementerian Luar Negeri atau Kemlu terus memperkuat sistem pelindungan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri sebagai salah satu prioritas diplomasi yang dijalankan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Selama sembilan tahun terakhir, isu pelindungan WNI senantiasa diletakkan sebagai salah satu prioritas politik luar negeri. Paradigma cara berpikir dan pelayanan diubah secara signifikan,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin..
Menurut dia, upaya untuk memperkuat instrumen hukum pelindungan WNI dilakukan melalui penerbitan undang-undang dan Peraturan Menteri Luar Negeri. Sejumlah inovasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pelindungan WNI.
Dalam hal ini, kata Retno, sistem pelindungan yang menyeluruh telah dibangun dan diperkuat di antaranya dengan membangun Indonesian Seafarer Corner khusus para anak buah kapal (ABK) WNI di Cape Town, Montevideo, dan Kaohsiung; memperkuat Tim Hukum Pelindungan WNI di negara dengan tingkat konsentrasi tinggi WNI; menyusun rencana kontijensi di negara yang miliki risiko konflik; serta memprioritaskan kurikulum pelindungan WNI dalam pendidikan diplomat.
“Kemlu juga telah melakukan sejumlah inovasi digital pelindungan WNI, antara lain membangun sistem SMS Blast, Portal Peduli WNI, dan aplikasi bergerak Safe Travel,” tutur Menlu Retno.
PPTM 2024 mengangkat tema “Advancing Free and Active Foreign Policy: A Ten Year Journey.”
Dalam PPTM kali ini, Menlu Retno menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sekitar sembilan tahun terakhir dan prioritas diplomasi selama hampir satu tahun ke depan. (*)
