Dogiyai, Jubi- Pemerintah Kabupaten Dogiyai menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 miliar pada panitia khusus (Pansus) DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat Dogiyai, Papua, terhadap tiga hal.
Wakil Bupati (Wabup) Dogiyai Oskar Makai mengatakan, ada 3 hal penting yang harus dilaksanakan Pansus DPRD dengan anggaran tersebut yakni penolakan pembentukan DOB, pencabutan pemberlakuan Otsus jilid II dan penolakan kehadiran Polres di Dogiyai.
“Waktu masyarakat demo itu saya sebagai Wakil Bupati, bersama perwakilan TNI/Polri dan DPRD delapan orang saja di depan kantor DPRD Dogiyai. Masyarakat ribuan orang, tidak ada aparat keamanan yang mengamankan jadi kami semua sepakat untuk bentuk pansus DPRD dan memberikan dana supaya aspirasi rakyat diteruskan ke Jayapura dan Jakarta. Jadi apa yang saya lakukan itu demi menjaga kenyamanan dan keamanan daerah serta keselamatan masyarakat,” kata Oskar Makai saat ditemui Jubi di Mowanemani, Dogiyai, Kamis, (9/6/2022) sore ini.
Menurut Makai, langkah ini diambil menanggapi pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, yang menduga anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai digunakan untuk membiayai demonstrasi menolak pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai.
Menurut Oskar Makai, jika ketika itu dirinya tidak mengambil keputusan untuk menganggarkan dana tersebut maka bisa terjadi kekacauan.
“Lalu saya, Kapolres Nabire, Kapolres persiapan Dogiyai sama-sama sepakat jika kondisinya kurang bagus maka kita akan kirim Pansus. Seperti biasa, dari tahun 2019, 2020 dan 2021 juga biasa anggarkan dana untuk Pansus DPRD. Lalu, saya pilih Kapolsek Kamuu, pak Mikael Ayomi dan Danramil Mapia, pak Yulian Gobay sama-sama naik ke kantor DPRD untuk terima aspirasi,” kata Makai.
Sampai di kantor DPRD, ia melihat delapan anggota DPRD sedang menerima massa aksi. Dirinya juga melihat ribuan rakyat sudah keliling kantor DPRD. Lalu masyarakat minta segera bentuk Pansus DPRD melibatkan perwakilan dari masyarakat supaya mereka juga bisa saksikan sendiri di Jayapura dan Jakarta.
“Karena masyarakat bersikeras, DPRD juga minta kami anggarkan maka saya bilang siap anggarkan Rp1 miliar yang penting Pansus dan perwakilan rakyat pergi dengan baik dan daerah jadi aman,” ujarnya. (*)
Discussion about this post