Jayapura, Jubi – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan yang perlu digarisbawahi permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada Pemilu di wilayah Papua adalah untuk dukungan distribusi logistik ke daerah rawan secara demografis dan geografis masyarakat sehingga menjadi perhatian khusus pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024.
“Karena agak mengganggu jalannya Pilkada Serentak, supaya dukungan tidak terhambat. Karena itu, dari TNI/Polri akan mendukung kegiatan Pilkada Serentak tersebut,” kata Hadi Tjahjanto pada Konferensi Pers terkait ‘Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua’ di Hotel Aston, Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).
More Read
Menko Polhukam mengatakan untuk menyukseskan Pilkada Serentak di tingkat provinsi maupun kabupaten membutuhkan kerja sama antara pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, dan semua masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 ini,” katanya.
Hadi Tjahjanto menjelaskan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu.
“Kami berkewajiban untuk menjamin keamanan, kondusifitas, dan kedamaian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dlaksanakan 27 November 2024,” ujarnya.
Apa yang harus dilaksanakan? Lanjut mantan Panglima TNI yang baru menjadi Menteri Jokowi itu, di antaranya adalah optimalisasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Optimalisasi dukungan atas penyelenggaraan di wilayah Papua dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga pelaksanaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sehingga Pilkada dapat diselenggarakan dengan baik, aman, dan damai,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan berkaca dari Pemilu 14 Februari 2014 ada dua provinsi di wilayah Papua yang paling lambat menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu.
“Itu adalah [Daerah Otonomi Baru atau DOB] Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Jadi kita tetap menganggap bahwa Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi prioritas untuk kepentingan security [keamanan] supaya bisa berjalan lancar,” kata mantan Kapolri Itu.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
