Jayapura, Jubi – Panitia Khusus atau Pansus Beasiswa DPR Papua menyatakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua butuh tambahan dana sekitar Rp 44 miliar untuk melunasi pembayaran beasiswa periode Juli-Desember 2023.
Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah mengatakan hal itu terungkap saat pihaknya rapat kerja dengan Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen di ruang rapat DPR Papua, Jumat (24/11/2023).
Ia mengatakan, rapat kerja itu digelar karena pihaknya ingin tahu perkembangan pembayaran beasiswa bagi 1.718 mahasiswa asal Papua. Sebab selama ini pengelolaan beasiswa itu sedang tidak baik-baik saja.
“[Pembayaran beasiswa periode] Juli sampai Desember yang masih belum ada kepastian. Inilah yang kita dorong supaya ada solusinya, agar anak-anak kita bisa kuliah dengan aman dan nyaman. Jangan sampai mereka ada tekanan psikis. Itu yang menjadi target rapat kita hari ini dengan kepala BPSDM,” kata Fauzun Nihayah usai memimpin rapat kerja.
Menurut politikus Partai Nasional Demokrat atau NasDem itu, saat rapat kerja Kepala BPSDM Provinsi Papua menyampaikan simulasi kebutuhan anggaran yang mereka perlukan, sekitar Rp 101 miliar.
Namun, saldo mereka hanya Rp57 miliar, sehingga masih perlu tambahan anggaran sekitar Rp 44 miliar. Selisih atau tambahan kebutuhan anggaran inilah yang akan dicarikan solusi bersama oleh Pansus Beasiswa DPR Papua dan Pemprov Papua.
“Selisih Rp44 miliar, yang tentu kita carikan solusi sehingga kami Pansus akan mengundang kembali para pihak terkait untuk mencari solusi. Melihat pengelolaan yang tidak karuan, angota Pansus merekomendasikan pengelolaan tidak harus melalui BPSDM. Tetapi mungkin nanti ditunjuk badan lain yang mentransfer anak-anak kita sampai Desember. Itu harapan dari kami Pansus,” ucapnya.
Katanya, karena ini masalah urgen yang mesti segera dicarikan solusinya, Pansus Beasiswa DPR Papua akan mengundang pihak terkait terutama Pj Gubernur Papua, sebagai pengambil keputusan di eksekutif pada Senin pekan depan.
“Itukan menentukan juga, karena inikan terkait anggaran yang Rp 44 miliar yang dibutuhkan sesuai estimasi BPSDM. Kami Pansus sendiri belum melakukan simulasi [kebutuhan anggaran] karena kami masih minta data validnya,” ujarnya.
Fauzun mengakui beberapa waktu lalu ada kesepakatan dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa pemerintah delapan kabupaten dan satu kota di Papua, membantu Pemprov Papua dalam pendanaan pembayaran beasiswa.
Namun hingga kini kesepakatan itu tidak terlaksana. Sebab tidak semua kabupaten dan kota di Papua mau menanggung pendanaan beasiswa ini.
Pansus Beasiswa DPR Papua Berharap, pembayaran beasiswa bagi mahasiswa Papua periode Juli-Desember 2023 dapat dituntaskan, agar ada kepastian.
“Jangan sampai anak-anak kita di luar negeri dalam tekanan psikis dan lain sebagainya. Ini urgen yang harus dicarikan solusinya. Senin siang, kami akan panggilan kembali disela-sela sidang kami, karena kami sedang masa sidang tapi kami akan berupaya menyelesaikan,” kata Fauzun.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen usai rapat kerja mengatakan Pansus Beasiswa DPR Papua menyarankan pihaknya agar tata kelola diperbaiki. Mengenai kebutuhan keuangan pihaknya akan melaporkan kepada Sekda untuk diteruskan ke Pj gubernur.
“Tetapi yang urgen hari ini adalah kebutuhan periode Juli-Desember harus segera diselesaikan. [Kebutuhan pembayaran beasiswa] Juli-Desember, tadi kami hitung estimasinya Rp 101 miliar dan saldo per 31 Oktober Rp 57 miliar, kurang sekitar Rp 44 miliar,” kata Rumaropen.
Menurutnya, atas saran Pansus Beasiswa DPR Papua, pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama Senin pekan depan untuk menentukan langkah, apakah pembayaran beasiswa itu segera diselesaikan dalam minggu berjalan.
“Nanti ada kesepakatan antara pimpinan daerah, baik Pak Gubernur atau tim anggaran dan Banggar DPR Papua. Hasil rapat tadi akan kami laporan ke Sekda selalu ketua TAPD nanti bagaimana solusi pemerintah dan juga akan kami rapatkan di DPR Papua,” ucapnya.
Katanya, data BPSDM Provinsi Papua jumlah penerima beasiswa 1.718 mahasiswa. Namun setelah dilakukan validasi beberapa waktu lalu, mahasiswa aktif itu sekitar 1.300.
“Makanya kami masih ada saldo [Rp 57 miliar]. Tetapi saldo itu tidak bisa kita gunakan karena dasar permintaannya adalah untuk semester sampai bulan Juni. Jadi nanti kami akan laporkan dulu ke Pak Sekda apakah kita kembalikan ke kas Daerah baru kita minta lagi sesuai kebutuhan Juli-Desember ataukah kekurangan yang kita butuhkan ditambahkan,” ucapnya.
Menurut Rumaropen dari delapan pemerintah kabupaten dan satu kota di Papua, baru Pemerintah Kota Jayapura yang menyatakan akan mendukung pembayaran beasiswa melalui hibah kepada Pemprov Papua.
“Tapi inikan sudah November dan Pemprov Papua sudah tutup APBD. Ini kalau masuk dalam bentuk penerimaan sebagai apa? Padahal tujuannya harus masuk sebelum kita tetapkan APBD,” ujarnya. (*)