Waghete, Jubi – Konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPN-PB OPM mulai menggema di kabupaten Intan Jaya. Dari konflik ini, ujung-ujungnya warga sipil menjadi korban kekerasan struktural.
Ketua dewan adat wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei mengatakan masyarakat adat menjadi korban dalam berbagai aspek yang bukan hanya aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan, termasuk soal rasa aman dan nyaman dalam melangsungkan hidupnya di kampung halamannya sendiri.
Dia memberi contoh dalam aspek aspek ekonomi, tidak ada akses pasar bagi yang ditata dan diatur secara baik oleh pemerintah daerah sehingga berdampak pada marginalisasi bagi mama-mama pasar di ruang publik, apalagi soal proteksi ekonomi kerakyatan berbasis OAP .
Dalam bidang kesehatan misalnya, ibu hamil dan anak-anak di kampung tidak terlayani memunculkan berbagai penyakit. Hal ini disebabkan karena obat-obat dan sarana prasarana serta kesiapan tenaga yang kurang diperhatikan
“Fakta yang terjadi wilayah adat Meepago dapat kita simak di daerah Intan Jaya, daerah Puncak, daerah Puncak Jaya dan daerah Nduga yang kemudian warganya mengungsi dan menjadi korban di daerah Timika dan Nabire,” kata Oktovianus Pekei kepada Jubi, Sabtu, (15/4/2023).
Sedangkan di bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah pinggiran kota dan di kampung-kampung yang notebene anak-anak OAP tidak diberikan atau tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah.
“Fakta hidup OAP dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan ini tidak pernah disadari selama ini, padahal kondisi itu merupakan bagian dari kekerasan struktural,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya, kekerasan bersenjata akibat adanya perbedaan ideologi harus diselesaikan melalui sebuah perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak yang berkonflik.
Dalam hal ini, pihak TPN PB OPM dan pemerintah pusat harus bersedia melakukan negosiasi pra perundingan yang tentu harus didahului dengan genjatan senjata. Apabila hal ini tidak dilakukan, kekerasan bersenjata tidak akan pernah berakhir,
Ia meminta kepada Pemkab Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya untuk memisahkan dan harus ungsikan masyarakat kampung yang menjadi sasaran konflik bersenjata demi keselamatan mereka, agar tidak menjadi sasaran kekerasan bersenjata.
Pemkab lain di wilayah Meepago lanjut dia, agar mohon prioritaskan perhatian kepada masyarakat setempat dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan agar masyarakat tidak menjadi korban struktural berkepanjangan, sebab yang dialami bukan hanya marginalisasi dan matinya masa depan, tetapi juga korban nyawa yang tidak pernah dihentikan mata rantainya.
“pemerintah daerah tidak boleh menganggap ini biasa-biasa saja,,” kata dia. (*)
