Nabire, Jubi – Bupati Puncak Willem Wandik dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob akhirnya menghadiri acara kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo di Nabire, Senin, (25/7/2022). Kehadiran mereka berdua menjadi hal menarik, setelah sempat dikabarkan urung datang menghadiri pertemuan ini.
“Ternyata saya lihat adik Bupati Puncak ini hadir. Menjadi seorang pemimpin harus begitu. Berbeda pendapat itu hal yang wajar dalam berpolitik. Timika ada Wakil Bupati. Terima kasih atas kehadirannya,” kata anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Selasa, (26/7/2022).
Dirinya mengaku bangga sosok Bupati Puncak Willem Wandik dengan jiwa besar mau menerima Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.
“Saya sempat was-was jikalau kedua pimpinan daerah ini tidak hadir di acara pembahasan RUU Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Tapi puji Tuhan mereka hadir dan menerima Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah,” katanya.
Awalnya, Bupati Puncak Willem Wandik dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat menolak Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah. Keduanya menginginkan ibukota provinsi di Timika.
Ia mengingatkan pentingnya menghargai para pejuang yang telah berjuang menghadirkan provinsi Papua Tengah. “Kita menghargai para pendahulu lebih penting,” ucapnya.
Ia berpesan mau maju atau mundurnya provinsi yang didalamnya ada delapan kabupaten ini semuanya tergantung di tangan para pemimpin di wilayah ini. Pemerintah hanya meletakkan dasar. Tetapi bangunan mau semegaha apa itu tergantung dari pemimpin yang ada saat ini.
“Oleh karena satu hal di Papua ini adalah solidaritas. Membangun solidaritas hal ini yang harus dilakukan. Karena untuk membangun butuh persatuan yang kuat dan masing-masing tidak merasa diri bisa,” katanya.
“Karena kalau kita berkelahi yang korban adalah rakyat kita sendiri. Oleh karena itu, berundinglah sama -sama bagaimana membangun Provinsi Papua Tengah ini yang lebih baik ke depan. Dia harus menjadi contoh untuk provinsi – provinsi lainnya. Karena baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya alam semua memenuhi syarat untuk itu,” ucapnya.
Komarudin mengatakan Kabupaten Nabire akhirnya diputuskan sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah. Pihaknya beralasan Nabire lebih banyak didominasi oleh orang asli Papua (OAP).
“Timika itu sudah menjadi warna Republik dari Aceh sampai Papua ada di sana. Kemudian dari segi rentang kendali untuk memperpendek rentang kendali. Dari Nabire – Intan Jaya semua sudah tersambung dengan jalan darat. Sementara Mimika belum ada jalan tembus ke kabupaten lain,” ungkapnya.
Alasan ketiga kalau daerah sudah dibangun oleh Freeport dan yang dibangun pemerintah. Karena kalau sudah dibangun tidak perlu lagi dibangun. Karena tujuan pemekaran itu adalah membangun sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
“Itu supaya pertumbuhan pembangunan itu ada pemerataan. Kalau disana dibangun dan disini juga dibangun maka ada pemerataan. Kemudian akses transportasi dan jalan masuk semua dan bisa sampai ke Papua Barat,” katanya.
Sehingga lanjut dia, tujuan pemekaran agar pembangunan bisa cepat benar-benar terwujud mak Papua Tengah akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mempunyai kota khusus untuk industri dan kota khusus untuk pusat pemerintahan.
“Timika itu dibangun menjadi kota industry dan Nabire dibangun menjadi kota administrasi pemerintahan. Letak geografis ini berhadapan dengan Pasifik. Jadi tidak salah kalau ibukota provinsi di Nabire. Jadi saya mau tegaskan bahwa pemekaran dan perubahan UU Otsus semua diprioritaskan untuk orang asli Papua,” kata dia. (*)
Discussion about this post