Sentani, Jubi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari, Petronela Risamasu mengakui pelayanan kesehatan RSUD Yowari yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Papua masih jauh dari kata sempurna. Kendati RSUD Yowari terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan mereka, Risamasu mengingatkan bahwa lebih utama bagi setiap orang untuk menjaga kesehatan untuk mencegah sakit, meskipun pelayanan kesehatan bagi pasien Orang Asli Papua dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Papua.
Hal itu dinyatakan Petronela Risamasu di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Kamis (20/3/2025). “Seperti pepatah tua yang sering kita sebutkan, bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Jangan karena ada uang Otonomi Khusus Papua lalu kita lupa mencegah hal-hal yang berdampak kepada kesehatan kita sendiri,” ujar Risamasu.
Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk pelayanan bidang kesehatan RSUD Yowari di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibhu, pada 2024 mencapai Rp7,9 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk program kegiatan serta sub kegiatan yang terdiri dari penyediaan fisik alat kesehatan seperti EKG, mesin anastesi, USG, O2Sel, serta pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Anggaran itu juga digunakan untuk pelayanan kesehatan seperti Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).
Menurut Risamasu, penggunaan anggaran Dana Otsus Papua di RSUD Yowari secara fisik sudah terealisasi 100 persen, dan dari sisi anggaran telah mencapai 99,38 persen. Semua pengadaan alat kesehatan di RSUD Yowari disediakan berdasarkan e-katalog dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Risamasu menjelaskan pelayanan rawat inap bagi pasien yang belum memiliki BPJS Kesehatan, khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) dipermudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan Dana Otsus Papua. Pelayanan itu termasuk kondisi kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, misalnya kecelakaan akibat mengonsumsi minuman beralkohol, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya.
“Selama 2024, pasien yang rawat inap ada 64 orang, pasien operasi 25 orang, sementara yang rawat jalan ada 213 orang, dan pasien di Instalasi Gawat Darurat 27 orang, serta pasien Intensive Care Unit tiga orang,” ujarnya.
Risamasu juga menjelaskan bahwa Dana Otsus Papua juga digunakan untuk pemulasaraan jenazah Orang Asli Papua. “[Itu digunakan untuk membiayai proses formalin, pakaian, serta peti jenazah. Pada 2024 lalu, ada 74 [pemulasaraan] jenazah yang menggunakan [Dana Otsus Papua],” katanya.
Menurutnya, nilai kucuran Dana Otsus Papua untuk membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Yowari naik menjadi Rp9,3 miliar. “Dari total dana yang tersedia, kami berharap agar seluruh masyarakat di daerah ini dapat memastikan diri masing-masing tetap berada dalam kondisi sehat. Untuk pelayanan pemulasaraan jenazah, setiap bulan ditargetkan hanya mencapai 10 peti jenazah. Akan tetapi, hingga 17 maret di 2025 ini [jumlah pelayanan pemulasaraan jenazah] sudah mencapai 39 [pemulasaraan],” ujarnya.
Jumlah pemulasaraan jenazah pada Januari mencapai 14 pemulasaraan. “Februari, 25 peti, Maret 20 peti. Sekali lagi saya berharap kepada kita semua untuk tetap mencegah hal-hal yang berdampak kepada kesehatan pribadi masing-masing. Jangan jadikan Dana Otsus Papua sebagai sumber atau penolong bagi kesehatan kita. Selam [penyakit] bisa dicegah itu jauh lebih baik,” jelas Risamasu.
Perlu ditingkatkan
Wakil Ketua I DPR Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan mengatakan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura, secara khusus pelayanan kesehatan OAP yang dibiayai Dana Otsus Papua harus ditingkatkan. Piet Soyan menyatakan harus ada sinkronisasi pelayanan secara kewilayahan, termasuk dengan membuat regulasi terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, selain pengadaan fasilitas kesehatan secara fisik maupun pelayanan program kesehatan perlu ditopang peningkatan potensi sumber daya manusia di rumah sakit. Hal ini dimaksud agar pelayanan kesehatan itu tidak menggunakan anggaran di luar porsi pemanfaatannya.
“Kita masih kekurangan dokter khusus atau ahli, katakanlah dokter ahli jantung, tulang, ahli bedah, penyakit dalam seperti paru, Tuberkolusis, dan lainnya. [Pelayanan kesehatan seharusnya] disesuaikan juga dengan karakteristik manusia berdasarkan wilayahnya,” ujar Piet Soyan yang pada periode lalu menjabat sebagai Ketua Komisi C yang membawahi pengawasan pelayanan bidang Kesehatan.
Piet Soyan juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai pemilik aset fasilitas kesehatan dapat mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Yowari. Dukungan anggaran harus diimbangi penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
RSUD Yowari saat ini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. “Rumah sakit perlu ada pagar pembatas [akses orang yang tidak berkepentingan]. Hal ini dimaksud agar ada rasa aman, nyaman bagi petugas yang melaksanakan tugas mereka masing-masing, tetapi juga [kenyamanan] pasien yang dilayani atau dirawat di dalam rumah sakit,” katanya.
Salah satu warga Sentani, Gotlif Rumbewas mengatakan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari seharusnya didukung semua pihak, termasuk masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di sana. Menurut Rumbewas, sejak pemerintah pusat mengucurkan Dana Otsus Papua, selalu ada polemik di tengah masyarakat.
Banyak warga merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang dibiayai Dana Otsus Papua. Namun Rumbewas memahami bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara instan. “Sedikit demi sedikit pasti pelayanan akan baik. Secara khusus bagi Dana Otsus, harus benar- benar menyentuh langsung kepada Orang Asli Papua,” jelasnya. (*)
Discussion about this post