Sentani, Jubi – Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari Kabupaten Jayapura Khairul Lie meminta jajaran manajemen RSUD Yowari meningkatkan pelayanan di setiap bidang.
Khairul yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengatakan peningkatan pelayanan itu perlu dilakukan berdasarkan sejumlah kritikan dan masukan yang disampaikan sejumlah pihak dalam ‘Forum Konsultasi Publik Layanan Kesehatan di RSUD Yowari’ yang diadakan pada Kamis, 18 Juli 2024.
“Ada banyak hal yang sudah dipresentasikan direktur RSUD Yowari, baik terkait peningkatan maupun kendala-kendala yang dihadapi,” ujar Khairul di Sentani, Selasa (23/7/2024).
Khairul mengatakan mengikuti perkembangan RSUD Yowari sejak didirikan hingga perkembangan saat ini. Perubahan, katanya, tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses yang panjang.
“Rumah sakit ini sudah terakreditasi dengan lima bintang, artinya seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan di sini diakui oleh Kementerian Kesehatan,” katanya.
Ia mengingatkan, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti di rumah sakit, pasti yang datang adalah orang sakit.
“Orang sakit rentan dan sensitif, termasuk keluarga mereka. Oleh sebab itu, ke depan harus lebih berupaya mendengarkan masukan dan melakukan pelayanan lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurut Khairul jumlah kunjungan di RSUD Yowari setiap saat mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah tempat tidur masih standar Kelas C dengan 150 tempat tidur.
“Itu sudah lebih dari cukup, tetapi bangunan rawat inapnya harus ditambah atau dibangun lagi yang baru,” katanya.
Kabupaten Jayapura, kata Khairul, khususnya kota Sentani adalah daerah kedatangan, karena di sana terdapat bandara. Banyak orang yang datang dan masalah kesehatan juga pasti menumpuk. Kemudian jumlah penduduk juga terus bertambah, dulu hanya 100 ribuan, kini sudah lebih 200 ribu.
“Peningkatan dan pertumbuhan jumlah penduduk harus diikuti juga dengan kecukupan fasilitas pelayanan. Ada keluhan pasien soal kekurangan tempat tidur, hal-hal ini perlu menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurutnya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Yowari dan fasilitas penunjang sebagian besar sudah terpenuhi dan sekarang tinggal melengkapi kekurangan.
“Karena rumah sakit ini milik pemerintah daerah sehingga harus disesuaikan dengan program dan anggaran yang ditetapkan, beda kalau ini rumah sakit swasta pasti sudah terpenuhi semuanya,” ujarnya.
Butuh dukungan semua pihak
Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura Petronela Risamasu mengatakan sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya akan berjalan baik dengan dukungan semua pihak.
“Khususnya Dewan Pengawas yang selalu dan senantiasa mengawasi serta mendorong kita ke arah yang lebih baik dalam setiap pelayanan kesehatan, termasuk Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Penjabat Bupati, Sekda, dan para Asisten, serta seluruh stakeholder,” katanya.
Ia menjelaskan dari hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 18 Juli 2024 ada banyak masukan dan kritikan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Yowari.
“Hal ini kita maknai bahwa secara perlahan-lahan mengalami perubahan ke arah yang baik,” ujarnya.
Petronela mengatakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilakukan pihaknya sesungguhnya sebagai bahan evaluasi sekaligus sebagai informasi yang disampaikan secara dua arah.
“Kami menyampaikan apa saja yang terjadi dan berjalan di rumah sakit sesuai fakta dan data, masukan yang kami terima tentunya bersifat membangun sistem pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik,” katanya.
Melalui FKP, tambahnya, ada masukan dari Dewan Pengawas terkait sistem keamanan dan kenyamanan pasien di kawasan rumah sakit.
“Ini lalu menjadi pembicaraan yang seru, kami menyampaikan kekurangan rumah sakit saat ini adalah belum ada pagar keliling, baik secara keseluruhan maupun bangsal per bangsal atau ruangan,” katanya.
Berdasarkan data, kata Petronela, melalui FKP juga disampaikan apa saja yang sudah dimiliki RSUD Yowari untuk melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal. Baik tenaga dokter, dokter spesialis, bidan, dan perawat, maupun fasilitas penunjang, bangunan dan ruangan, serta fasilitas modern dan canggih yang digunakan.
“Misalnya pegawai negeri yang asli Kabupaten Jayapura ada 97 orang dan yang honorer ada 18 orang, pegawai negeri Orang Asli Papua non-Kabupaten Jayapura yang pegawai negeri ada 42 orang dan honorer 14 orang, sementara non- Orang Asli Papua yang pegawai negeri sebanyak 146 orang dan honorer 113 orang,” katanya.
Petronela berharap dukungan semua pihak menjadi dasar pelayanan yang maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Kami tidak menutup mata dan telinga untuk melihat serta mendengar apa saja yang perlu dibenahi dan mengubah apa yang seharusnya menjadi baik,” ujarnya.
Mathius Huranhuran, warga Kampung Hulu Atas, Distrik Airu mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai fokus dengan pelayanan kesehatan di setiap kampung.
Menurutnya, Distrik Airu salah satu contoh yang menjadi prioritas perhatian Pemkab Jayapura. Fasilitas kesehatan sebagian kampung sudah terbangun dan ketersedian tenaga kesehatan sudah ditempatkan di setiap pos layanan kesehatan.
“Dua puskesmas dan sejumlah posyandu, termasuk puskesmas keliling dengan menggunakan speedboat. Hanya saja, kendala kita ketika pasien rujukan dari puskesamas ke rumah sakit sangat jauh,” ujarnya. (*)
Discussion about this post