Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengalokasikan anggaran senilai Rp50,6 miliar untuk menangani stunting pada 2024. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Welliam R Manderi dalam rapat koordinasi penangan inflasi, stunting, dan kemiskinan yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin (19/2/2024).
Manderi mengatakan anggaran penanganan stunting itu akan dikelola beberapa dinas, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR, Rp10,09 miliar), Dinas Kesehatan (Rp10,2 miliar), Dinas Perikanan (Rp8,04 miliar), dan Dinas Pariwisata (Rp7,6 miliar). Anggaran itu juga ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Rp4,2 miliar), Dinas Perhubungan (Rp3,63 miliar), Dinas Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana (Rp2,377 miliar), Dinas Pertanian (Rp1,9 miliar), Dinas Ketahan Pangan (Rp1,6 miliar), dan Dinas Koperasi (Rp805 juta).
Manderi mengatakan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, per Februari 2024 mencapai 223 balita dari 3.721 balita yang diukur. Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan regulasi penurunan stunting, mengunjungi keluarga dengan balita stunting, melakukan skrining anemia, memberikan tablet darah dan makanan tambahan kepada remaja dan ibu hamil.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga memberikan bantuan alat kesehatan kepada puskesmas, memantau tumbuh kembang balita, memberi makan tambahan bagi balita, dan mengevaluasi keberhasilan percepatan penurunan stunting. “Program [itu] menjadi konsen penurunan stunting. Kita intens terus melakukan itu,” ujar Manderi.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo meminta para bupati/wali kota untuk memperhatikan Orang Asli Papua. Nerlince mengatakan program harus dikerjakan secara bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Jika program penanganan stunting hanya dikerjakan masing-masing OPD tanpa koordinasi, ia ragu angka stunting di Papua bisa diturunkan. “Buatkan program bersama. Kami minta dukungan penuh para bupati untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat Papua. Misalnya kalau [Dinas] PUPR sudah turun, harus ada dinas lainnya juga ikut sehingga tujuan hendak dicapai itu bisa tercapai. Harus lintas Organisasi Perangkat Daerah,” kata Nerlince dalam rapat koordinasi tersebut. (*)
Discussion about this post