Jayapura, Jubi – Untuk mendukung kelancaran kerja-kerja penyelenggara pemilihan umum pada 14 Februari mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga bersama DPRD Nduga telah menetapkan anggaran atau dana hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, masing-masing 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen.
Namun, dana hibah 40 persen dari APBD Perubahan 2023 baru dicairkan pemerintah kepada penyelenggara hanya kurang dari 1 bulan menuju hari-H, Rabu, 14 Februari mendatang. Keterlambatan pengirimanan dana hibah membuat kerja-kerja KPU Nduga terkendala.
Ketua KPU Nduga, Ocha Nirigi mengaku baru menerima pengiriman dana hibah 40 persen pada pekan lalu.
“Dana hibah tahap pertama atau 40 persen sudah dicairkan, namun angkanya tidak sesuai perjanjian di NPHD. KPU terima Rp 10 miliar yang dikirim dua kali, pertama tanggal 27 Januari masuk Rp 6 M dan tanggal 2 Februari masuk Rp 4 M, jadi Rp 10 M, sementara sisa yang 60 persennya belum,” kata Ocha kepada Jubi, Senin (5/2/2024).
Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Nduga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga Nomor:900/303/BUP dan Nomor:622/KU.07-SD/9508/2023, tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga tahun 2024. Pada pasal 1 menjelaskan pemerintah memberikan dana hibah sebesar Rp 74.584.560.800 atau Rp 74,500 miliar kepada KPU dari sumber APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
Pencairan dari Perubahan APBD 2023, menyebutkan besaran anggaran sebesar 40 persen tersebut senilai RP 29.833.824.320 atau Rp 29,800 miliar.
Namun, Ketua KPU Nduga, Ocha mengaku pihaknya hanya menerima Rp 10 miliar. Kemudian, untuk dana hibah 60 persennya yang bersumber dari APBD 2024 ditetapkan senilai Rp 44.750.736.480 atau Rp 44,700 miliar. Itu pun belum dicairkan.
“Kami mempertanyakan kepada pemerintah secara lisan dan tertulis tentang sisa anggarannya, karena jujur, satu kendala besar yang kami hadapi itu masalah pesawat terbang ke Nduga. Tidak ada pesawat yang mau masuk dari Wamena karena petugas kami banyak di sana, terpaksa harus ke Jayapura dulu atau Timika baru cari pesawat ke Keneyam,” kata Ocha.
Ocha menjelaskan bahwa delapan kabupaten di Papua Pegunungan membuka kantor perwakilan di Wamena, ibu kota provinsi untuk kerja-kerja seperti bimtek dan lainnya. Namun, untuk Nduga yang tidak memiliki akses transportasi langsung dari Wamena menyulitkan pihaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge pun mengaku telah mendesak pemerintah daerah untuk segera menyerahkan dokumen rancangan APBD, namun tak kunjung mendapat respons. Ia mengatakan, hingga masuk Februari 2024, pemerintah daerah belum melakukan sidang pembahasan dan penetapan anggaran tahun ini.
“Saya sudah berulang kali berusaha bangun komunikasi tapi sulit. Bapak Pj Bupati ini tidak ada di daerah, bagaimana kita harus koordinasi. Dampaknya juga untuk pemilu ini,” kata Ikabus kepada Jubi.
Seperti KPU, Ikabus pun mempertanyakan sisa anggaran atau dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada KPU Nduga. “Sisanya di mana, pemerintah harus pertanggungjawabkan ini,” katanya. (*)
Discussion about this post