PRNGO Pasifik mengutuk uji coba rudal balistik Tiongkok

Jayapura, Jubi – Aliansi Organisasi Non-Pemerintah Regional Pasifik (PRNGO) dengan tegas mengutuk uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) berkemampuan nuklir baru-baru ini oleh Republik Rakyat Tiongkok di Samudra Pasifik.

Tiongkok melakukan ujicoba tembak rudal balistik berkemampuan nuklir oleh China ke Pasifik Selatan pada Senin (6/7/2026).

Hal ini telah mengundang protes dari berbagai pihak, karena mereka menyerukan agar terwujudnya, Samudra Damai yang sesungguhnya, Samudera Pasifik bukanlah medan pertempuran, seperti keterangan pers yang diterima Jubi dari Brittany LT Nawaqatabu,

Asisten Petugas Media & Komunikasi | Jaringan Pasifik tentang Globalisasi, (PANG) di Suva, Fiji, Minggu (12/7/2026) malam.

Menurut Aliansi Organisasi Non-Pemerintah Regional Pasifik (PRNGO),Samudra Pasifik jauh lebih dari sekadar jalur perairan strategis; samudra ini merupakan fondasi bagi budaya, identitas,mata pencaharian, dan masa depan seluruh warga di Pasifik.

“Samudra ini menopang komunitas kami, menghubungkan pulau-pulau kami, serta menjadi landasan bagi kedaulatan

dan hak menentukan nasib sendiri bagi kami. Namun saat ini, samudra kami semakin diperlakukan sebagai ajang

persaingan geopolitik, di mana kepentingan strategis terlalu sering diprioritaskan di atas hak, kesejahteraan, dan aspirasi masyarakat Pasifik,” tulis Aliansi Organisasi Non-Pemerintah Regional Pasifik (PRNGO).

PRNGO secara tegas menyatakan mengecam uji coba rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir yang baru-baru ini dilakukan. Menentang segala bentuk militerisasi dan ancaman nuklir di kawasan Pasifik, terlepas dari negara mana yang bertanggung jawab.

“Kami tidak dapat mengecam uji coba rudal, peningkatan kekuatan militer, dan ekspansi militer strategis yang dilakukan oleh satu kekuatan, namun tetap diam ketika tindakan serupa dilakukan oleh pihak lain,” tegas Aliansi NGO Pasifik itu.

PRNGO menyatakan, pihaknya bersama-sama menentang uji coba ICBM Tiongkok baru-baru ini serta uji coba berkelanjutan ICBM Minuteman III oleh Amerika Serikat di wilayah Pasifik, di samping perluasan aliansi militer dan kemitraan militer strategis.

Termasuk AUKUS, serta latihan militer berskala besar seperti Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), Valiant Shield, dan Talisman Sabre, serta terus meluasnya kehadiran dan infrastruktur militer asing di seluruh kawasan Pasifik Biru.

“Bagi masyarakat Pasifik, ini bukanlah persaingan geopolitik yang abstrak. Ini adalah rumah kami,” ujar PRNGO.

Di saat kawasan ini kata PRNGO, pihaknya mengenang kembali beberapa babak paling kelam dalam sejarah nuklir Pasifik, militerisasi yang terus berlanjut di samudra mereka menjadi pengingat nyata bahwa pelajaran dari masa lalu belum juga dipetik. Ini disebut pengingat yang menyakitkan pada bulan penuh kenangan.

Lebih lanjut PRNGO menegaskan, bahwa waktu peringatan ini sangatlah bermakna mengingat adanya berbagai peringatan penting terkait nuklir yang diperingati di seluruh kawasan Pasifik pada bulan ini.

Termasuk peringatan 80 tahun Operasi Crossroads, saat Amerika Serikat mulai meledakkan senjata nuklir di Atol Bikini, Kepulauan Marshall; peringatan 60 tahun uji coba nuklir pertama Prancis di Atol Moruroa, Ma’ohi Nui (Polinesia Prancis).

Peringatan 41 tahun pengeboman kapal Rainbow Warrior, sebuah tindakan terorisme negara oleh Prancis yang bertujuan membungkam penentangan terhadap uji coba nuklir di Pasifik; serta peringatan sembilan tahun pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW).

Menurut mereka, bagi banyak pihak di luar kawasan ini, peristiwa-peristiwa tersebut hanyalah sejarah masa lalu, namun bagi masyarakat Pasifik, hal-hal itu tetap menjadi ingatan yang hidup.

Peringatan-peringatan ini lebih dari sekadar momen untuk mengenang masa lampau. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan keamanan saat ini tidak dapat dipisahkan dari warisan kolonialisme nuklir yang belum terselesaikan, dan bahwa upaya mewujudkan perdamaian sejati di Pasifik harus dimulai dengan mengakui, menangani, serta belajar dari sejarah bersama ini.

Peristiwa melintasnya rudal lain di atas samudra wilayah itu, tidak dapat dipisahkan dari sejarah tersebut. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari terus dijadikannya kawasan Pasifik sebagai koridor uji coba rudal, termasuk uji coba rutin ICBM Minuteman III milik Amerika Serikat yang diarahkan ke Atol Kwajalein di Kepulauan Marshall.

Perjanjian Rarotonga, gerakan Pasifik yang Bebas Nuklir dan Merdeka, serta aspirasi masa kini untuk mewujudkan “Samudra Damai” (Ocean of Peace).

“Semuanya lahir dari tekad bersama bahwa kawasan kita tidak boleh lagi menjadi ajang uji coba bagi ambisi strategis pihak lain,” kata Aliansi Organisasi Non-Pemerintah Regional Pasifik (PRNGO).

Kawasan Pasifik telah berulang kali menyatakan visinya untuk menjadi sebuah “Samudra Damai”.

Visi tersebut bukan sekadar ketiadaan konflik bersenjata, melainkan sebuah pemahaman khas Pasifik mengenai keamanan yang berlandaskan pada keadilan, kedaulatan, penentuan nasib sendiri, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta kesejahteraan masyarakat.

Uji coba rudal yang baru-baru ini dilakukan oleh Tiongkok dinilai bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini merupakan bagian dari pola militerisasi yang kian meningkat di seluruh kawasan itu.

Mencakup perluasan perjanjian pertahanan, peningkatan pengerahan militer asing, latihan militer berskala besar seperti RIMPAC, Valiant Shield, dan Talisman Sabre, pembangunan infrastruktur strategis, serta meningkatnya persaingan geopolitik di antara kekuatan-kekuatan eksternal.

Aliansi PRNGO menolak anggapan bahwa pencegahan militer (military deterrence) dapat menghadirkan perdamaian. Eskalasi persaingan militer pada dasarnya bertolak belakang dengan aspirasi kawasan Pasifik untuk mewujudkan “Samudra Damai”.

PRNGO menyatakan, menjelang peringatan 40 tahun Perjanjian Rarotonga, pemerintah-pemerintah di kawasan Pasifik perlu menegaskan kembali dan memperkuat salah satu komitmen kawasan yang paling langgeng terhadap perdamaian dan keamanan.

Lahir dari perlawanan masyarakat Pasifik selama berpuluh-puluh tahun terhadap uji coba nuklir dan kolonialisme nuklir, perjanjian ini menetapkan kawasan itu sebagai salah satu zona bebas senjata nuklir pertama di dunia dan menegaskan tekad Pasifik bahwa kawasan tersebut tidak akan pernah lagi menjadi zona pengorbanan nuklir.

Seruan kepada para pemimpin Pasifik

Posisi Aliansi PRNGO tidak didasarkan pada kepentingan strategis kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, melainkan pada kepemimpinan regional Pasifik dan advokasi masyarakat sipil yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Mulai dari gerakan Nuclear Free and Independent Pacific (Pasifik Bebas Nuklir dan Merdeka) dan Perjanjian Rarotonga hingga Deklarasi Boe, Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru (Blue Pacific Continent), serta posisi kolektif yang disuarakan oleh masyarakat sipil Pasifik.

Masyarakat Pasifik telah secara konsisten menyuarakan visi keamanan yang berlandaskan pada keadilan, kedaulatan, penentuan nasib sendiri, pengelolaan lingkungan hidup, dan demiliterisasi.

Peristiwa-peristiwa terkini semakin mempertegas urgensi untuk mewujudkan komitmen regional jangka panjang tersebut ke dalam tindakan politik yang konsisten.

Oleh karena itu, Aliansi PRNGO menyerukan kepada para pemimpin Pasifik untuk:

• Mengecam secara tegas semua uji coba rudal yang dilakukan di dalam atau melintasi Samudra Pasifik, terlepas dari apakah hal itu dilakukan oleh Tiongkok, Amerika Serikat, atau kekuatan militer lainnya.
• Menolak militerisasi berkelanjutan di kawasan Pasifik (Blue Pacific), termasuk perluasan aliansi militer, pangkalan militer asing, pengerahan kekuatan strategis, kebijakan pencegahan nuklir, dan latihan militer berskala besar seperti RIMPAC.
• Menegaskan kembali dan memperkuat Perjanjian Rarotonga sebagai landasan keamanan kawasan Pasifik serta melaksanakan tujuan-tujuannya secara penuh.
• Memastikan bahwa kerangka kerja “Samudra Damai” (Ocean of Peace) di masa depan benar-benar dipimpin oleh pihak Pasifik, serta berpusat pada keamanan manusia, perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dekolonisasi, dan demiliterisasi—bukan pada persaingan strategis antar-kekuatan besar.
• Mendukung universalisasi Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW), termasuk mendesak Australia dan semua mitra Pasifik yang belum bergabung untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut.
• Mengakui bahwa keamanan kawasan yang sejati menuntut penanganan perubahan iklim, kerusakan ekologis, ketimpangan ekonomi, dan penyelesaian masalah keadilan nuklir yang belum tuntas, alih-alih memperluas persaingan militer.
• Memastikan bahwa masa depan keamanan Pasifik ditentukan oleh masyarakat Pasifik, melalui institusi-institusi Pasifik, dan berdasarkan prioritas Pasifik. Membangun “Samudra Damai” yang berlandaskan keamanan manusia, solidaritas kawasan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap kedaulatan Pasifik, bukan berdasarkan kalkulasi strategis kekuatan luar.

Kawasan Pasifik telah menanggung akibat karena diperlakukan sebagai tempat uji coba, garis depan militer, dan tempat pembuangan ambisi negara-negara lain.

Samudra Pasifik bukanlah panggung bagi persaingan kekuatan besar. Ini adalah rumah kita. Ini adalah fondasi bagi budaya, identitas, mata pencaharian, dan masa depan.

Jika kawasan Pasifik (Blue Pacific) ingin menjadi “Samudra Damai” yang sesungguhnya, maka militerisasi harus digantikan oleh keadilan, kerja sama, dan keamanan yang dipimpin oleh Pasifik dengan berlandaskan pada kedaulatan, penentuan nasib sendiri, serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Aliansi Organisasi Non-Pemerintah Kawasan Pasifik (PRNGO Alliance) dan, pada saat diterbitkan, didukung oleh:

1. Pacific Conference of Churches (PCC)
2. Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO)
3. Pacific Islands Climate Action Network (PICAN)
4. Pacific Network on Globalisation (PANG)
5. Oxfam in the Pacific (*)