Jayapura, Jubi – Otoritas Perubahan Iklim dan Pembangunan (CCDA) baru-baru ini membuka lokakarya inisiasi untuk program percontohan Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ dari Dana Iklim Hijau (GCF).
Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana, Debra Sungi, menekankan bahwa keberhasilan memperoleh RBP merupakan hasil dari upaya selama satu dekade, dengan Lokakarya Inisiasi ini menjadi tonggak penting dalam pencapaian tersebut. Demikian dikutip jubi.id dari laman tvwan.com.pg, Senin (13/4/2026).
Ia mengakui kehadiran para pemangku kepentingan utama, termasuk enam provinsi terpilih, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), lembaga pemerintah, mitra pembangunan, diplomat, dan LSM.
Ia menyampaikan bahwa provinsi-provinsi tersebut dipilih berdasarkan upaya mereka dalam mengurangi emisi dan melestarikan hutan, dan kini akan mengidentifikasi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Sungi menegaskan kembali bahwa CCDA, dengan dukungan FAO, akan bekerja sama erat dengan provinsi-provinsi tersebut untuk memastikan dana RBP disalurkan secara efektif demi manfaat masyarakat.
Kepala Kantor FAO di Papua Nugini, Dr. Kachen Wongsathapornchai, menekankan dukungan berkelanjutan FAO serta dampak luas dari program ini.
“Papua Nugini menunjukkan kepemimpinan global yang nyata dalam aksi iklim. Persetujuan pembayaran berbasis hasil sebesar 63,4 juta dolar AS merupakan pengakuan kuat atas komitmen negara ini dalam melindungi hutannya, salah satu aset alam terpenting di dunia.
“Melalui program ini, FAO bangga mendukung Papua Nugini dalam mengubah pencapaian ini menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat mata pencaharian sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan rendah emisi.”
Lokakarya inisiasi ini mempertemukan perwakilan dari lembaga pemerintah nasional dan provinsi, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
Para peserta bekerja secara kolaboratif untuk menyempurnakan pengaturan pelaksanaan dan mengidentifikasi langkah-langkah praktis guna mencapai hasil di tingkat nasional, provinsi, dan masyarakat.
Diskusi selama lokakarya membentuk pendekatan terhadap pembiayaan berkelanjutan, peningkatan mata pencaharian, dan koordinasi yang efektif, serta meletakkan dasar bagi pelaksanaan program yang inklusif dan berdampak.
Program Percontohan Pembayaran Berbasis Hasil REDD+ GCF Papua Nugini dilaksanakan oleh FAO, sebagai entitas terakreditasi Dana Iklim Hijau, bekerja sama erat dengan CCDA, lembaga nasional, dan pemerintah provinsi.
Disetujui oleh Dewan Dana Iklim Hijau pada Juli 2025, program ini memberikan penghargaan kepada Papua Nugini atas keberhasilannya mencapai pengurangan emisi terverifikasi sebesar 17 juta ton antara tahun 2014 hingga 2016 melalui upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam kerangka REDD+.
Papua Nugini merupakan salah satu negara dengan hutan terkaya di dunia, dengan sebagian besar hutannya dikelola oleh masyarakat adat.
Sejak membantu memperkenalkan diskusi REDD+ dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) COP11, negara ini telah memainkan peran utama dalam mendorong solusi iklim berbasis hutan dan telah memenuhi semua persyaratan untuk mengakses pembayaran berbasis hasil dari Dana Iklim Hijau.
Program ini mendukung pelaksanaan Strategi Nasional REDD+ Papua Nugini (2017–2027) dan berkontribusi langsung terhadap komitmen negara tersebut dalam Perjanjian Paris. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post