Jayapura, Jubi – Di tengah wacana keadilan dan inklusi kesehatan global, suara Pasifik justru dinilai masih terpinggirkan. Sekelompok cendekiawan perempuan menegaskan bahwa warisan kolonial terus memengaruhi sistem kesehatan di kawasan tersebut. Seruan perubahan radikal itu tertuang dalam makalah terbaru di The Lancet Regional Health–Western Pacific, yang dipimpin peneliti Universitas Auckland bersama kolaborator Pasifik.
Demikian dilansir jubi.id dari laman internet RNZ Pasifik, Rabu (28/1/2026).
Dr. Sainimere Boladuadua, penulis utama dari Departemen Pediatri: Kesehatan Anak dan Remaja Universitas Auckland, mengatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan ini berdampak langsung pada masyarakat.
“Global Health harus berhenti meremehkan keahlian Pasifik,” kata Boladuadua dalam sebuah pernyataan.
“Ketika konsultan asing dibayar lebih tinggi daripada pakar lokal, dan penelitian mengekstrak pengetahuan tanpa membangun kapasitas lokal, pola kolonial akan semakin diperkuat,” katanya.
Para peneliti menelusuri ketidaksetaraan yang terjadi saat ini hingga sejarah kolonisasi di Pasifik, yang didorong oleh kepentingan komersial, agama, dan militer.
Meskipun banyak negara Pasifik telah mencapai kemerdekaan politik, makalah ini berpendapat bahwa struktur kolonial tetap bertahan melalui hubungan perdagangan yang tidak setara, skema migrasi tenaga kerja, dan pendanaan yang dikendalikan dari luar.
Boladuadua mengatakan bahwa sistem-sistem ini membatasi kendali Pasifik atas penelitian kesehatan, prioritas kebijakan, dan sumber daya, bahkan ketika masyarakat menghadapi beban yang semakin besar dari penyakit tidak menular dan perubahan iklim.
“Pada intinya, Kesehatan Global adalah tentang kesetaraan kesehatan bagi semua,” katanya.
“Itu berarti memprioritaskan masalah paling mendesak yang dihadapi oleh komunitas dengan sumber daya paling sedikit,” ujarnya.
Rencana perubahan
Lebih lanjut dijelaskan bahwa makalah ini menguraikan empat bidang aksi untuk mentransformasi kesehatan global di Pasifik: memperkuat kedaulatan melalui pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Pasifik; mengintegrasikan sistem pengetahuan masyarakat adat dan Barat; membangun kemitraan yang tulus dan timbal balik; dan memastikan upah, pengakuan, dan peluang kepemimpinan yang adil bagi para profesional Pasifik.
Para penulis berpendapat bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik harus didukung untuk menetapkan prioritas mereka sendiri, termasuk kendali atas pendanaan, manajemen penelitian, kedaulatan data, dan pelatihan tenaga kerja.
Para peneliti juga menyoroti bahasa sebagai sumber kekuatan. Mereka mengatakan bahasa Inggris sering diperlakukan sebagai standar dalam kesehatan global, tetapi penggunaannya
“tidak boleh mengorbankan bahasa dan sistem pengetahuan masyarakat adat Pasifik.”
Penelitian ini menempatkan perempuan Pasifik sebagai pusat upaya dekolonisasi, dengan mencatat bahwa meskipun kolonisasi sangat patriarkal, perempuan pribumi secara historis memegang peran kepemimpinan utama dalam masyarakat kepulauan.
“Berbeda dengan kendali yang dimiliki perempuan kulit putih selama masa penjajahan, perempuan pribumi memegang posisi penting dalam masyarakat kepulauan,” demikian pernyataan penelitian tersebut.
Boladuadua mengatakan perubahan sudah berlangsung, merujuk pada pendirian Institut Penelitian Kesehatan Pasifik Fiji dan peluncuran Akademi Ilmu Pengetahuan Pasifik di Samoa sebagai tanda-tanda pertumbuhan kepemimpinan Pasifik.
Pada upacara pembukaan akademi tersebut, Perdana Menteri saat itu, Fiamē Naomi Mata’afa, mengatakan bahwa peluncuran tersebut menandai tonggak penting bagi kolaborasi regional dan akan “memberikan suara bagi ilmu pengetahuan di dan dari Kepulauan Pasifik”.
Para penulis berpendapat bahwa pendekatan yang dipimpin oleh negara-negara Pasifik menawarkan cetak biru tidak hanya untuk kawasan tersebut, tetapi juga untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih adil dan tangguh di seluruh dunia.(*)
Discussion about this post