Jayapura, Jubi – Kekerasan, kesehatan, disabilitas, budaya, dan pendidikan menghambat perempuan dari sudut pandang ekonomi, kata seorang manajer dari Pacific Women Lead.
Berbicara pada Konferensi Menteri Perempuan Mikronesia di Nauru, manajer program organisasi tersebut, Tara Chetty, menyoroti hambatan yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut.
“Delegasi dari Negara Federasi Mikronesia, Guam, Kiribati, Palau, Kepulauan Marshall, dan tuan rumah Nauru telah berkumpul untuk acara tersebut, yang berlangsung pada 16-18 April,” demikian diberitakan https://www.rnz.co.nz yang dikutip jubi.id, Kamis (18/4/2024).
Mereka akan membahas dan mengoordinasikan prioritas subregional mereka untuk kesetaraan gender dan mempersiapkan Konferensi Tiga Tahunan Perempuan Pasifik.
Chetty mengatakan secara umum perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah, bekerja pada perekonomian informal, menanggung beban pekerjaan perawatan tidak berbayar, dan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.
Pimpinan strategis utama SPC untuk perempuan dan anak perempuan Pasifik, Mereseini Rakuita mengatakan konferensi itu berfokus pada empat prioritas penting untuk kesetaraan gender, yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kesehatan, dan pendidikan perempuan; dengan tema lintas sektoral disabilitas dan budaya.
Rakuita mengatakan bisnis seperti biasa tidak bisa dilanjutkan sambil mengharapkan hasil yang berbeda.
“Di Pasifik, kami terus mendengar begitu banyak dana yang telah dibelanjakan untuk kesetaraan gender, namun kami tidak melakukan perubahan secepat yang kami harapkan,” katanya. “Kita sudah terlalu lama memperlakukan kesetaraan gender sebagai isu perempuan.”
Kesetaraan gender, tambahnya, adalah soal pembangunan nasional. Ini tentang hak asasi manusia, perekonomian yang berkelanjutan dan masyarakat yang damai, serta mengakui bahwa setengah dari populasi di Pasifik adalah perempuan dan anak perempuan.
“Dan dengan demikian, suara, kepentingan, keprihatinan, aspirasi mereka, dan kepemimpinan diperlukan jika kita ingin mengeluarkan potensi penuh kita sebagai sebuah kawasan,” ujarnya.
Rakuita mengatakan sub-kawasan Mikronesia mempunyai posisi yang baik untuk mempercepat implementasi aspirasi kolektif di bawah Deklarasi Kesetaraan Gender Pemimpin Pasifik dan Platform Aksi Pasifik mengenai kesetaraan gender.(*)
Discussion about this post