Jayapura, Jubi – António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB pertama yang mengunjungi Papua Nugini (PNG), berpidato di depan Parlemen, Rabu (3/9/2025) pagi, menandai peringatan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut.
Dalam pidatonya di Parlemen, Guterres memuji kekayaan keragaman budaya negara tersebut dan komitmen terhadap demokrasi. Demikian dilansir jubi.id dari laman internet pnghausbung.com, Rabu (3/9/2025).
Guterres menyoroti kepemimpinan Papua Nugini dalam pembangunan perdamaian, terutama keberhasilan Perjanjian Perdamaian Bougainville, yang merayakan hari jadinya ke-21.
Ia memuji upaya berkelanjutan bangsa untuk menjaga perdamaian, termasuk pemilihan umum otonomi mendatang di Bougainville, dan menegaskan kembali dukungan PBB terhadap inisiatif perdamaian.
Beralih ke isu perubahan iklim, Guterres memuji Papua Nugini atas sikap beraninya terhadap aksi iklim.
Sebagai salah satu negara Pasifik yang paling terdampak oleh perubahan iklim, advokasi negara tersebut untuk pendanaan iklim dan perlindungan lingkungan mendapat sorotan.
“Berkali-kali, kita menyaksikan kepemimpinan iklim mengalir bukan dari negara-negara dengan kekayaan dan kekuasaan terbesar, melainkan dari mereka yang memahami taruhannya secara langsung,” katanya.
“Kepulauan Pasifik adalah titik pusat dampak perubahan iklim, dan Papua Nugini adalah rumah bagi dua dari tiga warga Pasifik.
Anda juga merupakan rumah bagi 7 persen keanekaragaman hayati dunia, dan beberapa terumbu karang serta hutan hujan terbesar di planet ini.
Kita harus selalu waspada dalam menjaga ekosistem penting ini, dan Anda telah menyatakan bahwa perlindungan nasional layak mendapatkan dukungan global.”
Guterres juga membahas sistem keuangan global, menyerukan reformasi untuk memastikan representasi yang adil bagi negara-negara berkembang seperti Papua Nugini.
Ia menekankan pentingnya pendanaan iklim, terutama bagi negara-negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim, dan mengkritik kurangnya pendanaan untuk Dana Kerugian dan Kerusakan.
Kesetaraan gender merupakan fokus utama lainnya dari pidato Guterres.
Ia mengakui upaya Papua Nugini untuk memerangi kekerasan berbasis gender, termasuk pembentukan Komite Parlemen tentang Kesetaraan Gender.
PBB bermitra dengan negara tersebut melalui Spotlight Initiative untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Saat negara itu merayakan 50 tahun kemerdekaannya, Guterres mencatat bahwa kemajuan Papua Nugini mencerminkan ketahanan rakyatnya dan dedikasi mereka terhadap demokrasi.
“Hanya dalam 50 tahun, Papua Nugini telah melakukan tugas yang menantang, yaitu membentuk satu bangsa dari keberagaman yang mendalam.
Ini adalah jalan yang membutuhkan keberanian dan visi untuk ditempuh, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bangga mendampingi Anda serta menunjukkan solidaritas penuh dengan Anda di setiap langkah,” tambahnya.
Sekjen PBB Tiba di Port Moresby
Mengutip webtv.un.org, dilaporkan bahwa setibanya Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di Port Moresby, Selasa (2/9/2025), ia mengatakan merasa terhormat menjadi Sekjen PBB pertama yang mengunjungi Papua Nugini dan ikut merayakan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut.
“Selama lima dekade terakhir,” ujarnya, “rakyat Papua Nugini telah mengemban tugas yang sangat besar: menyatukan keberagaman mereka yang menakjubkan menjadi satu bangsa dan satu negara yang tidak meninggalkan siapa pun.”
Papua Nugini telah lama memimpin perjuangan keadilan iklim, ujarnya.
Menjelang Konferensi Iklim PBB di Brasil akhir musim gugur ini, tambahnya, dunia harus bergerak lebih cepat untuk mempertahankan batas 1,5 derajat Celsius dan juga menghasilkan jalur yang kredibel guna mencapai target 1,3 triliun dolar yang diputuskan di Baku pada Konferensi Iklim terakhir.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyambut Sekjen PBB António Guterres, menandai kunjungan pertama seorang Sekjen PBB ke negara tersebut. Guterres dan delegasinya tiba Selasa (2/9/2025) untuk mengikuti program empat hari yang juga akan membawa mereka ke Gunung Hagen, Wewak, dan Nuku.
Menurut Kantor Perdana Menteri, Guterres diundang untuk berpidato di sidang Parlemen Rabu (3/9/2025) pagi. Kehadirannya dipandang sebagai momen bersejarah, bertepatan dengan persiapan Papua Nugini memperingati HUT Kemerdekaan ke-50 akhir bulan ini.
Namun, kunjungan tersebut memicu reaksi politik di dalam negeri. Mantan Perdana Menteri Peter O’Neill, Pemimpin Partai Kongres Nasional Rakyat, mengatakan bahwa kunjungan Sekjen PBB ini “direncanakan secara strategis” dan mencerminkan kekhawatiran masyarakat internasional yang semakin meningkat terhadap kondisi demokrasi di PNG.
O’Neill menyoroti apa yang ia sebut sebagai kegagalan sistemik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Pemilu Nasional 2022, di mana kurang dari separuh warga negara yang memenuhi syarat memberikan suara dan lebih dari 100 petisi diajukan ke pengadilan. Ia juga menyoroti kegagalan penyelenggaraan Pemilihan Pemerintah Daerah 2024, yang menyebabkan proses-proses demokrasi utama berada dalam ketidakpastian.
Mengutip temuan internasional, O’Neill mencatat bahwa Indeks V-Dem 2024 kini mengkategorikan PNG sebagai “Otokrasi Elektoral”, sementara Indeks Demokrasi The Economist memberi negara tersebut skor 5,97 dari 10.
Ia mengatakan laporan-laporan ini menunjukkan reputasi demokrasi Papua Nugini telah terpuruk di mata masyarakat global.
“Ini adalah langkah-langkah yang dipertimbangkan PBB—bukan kata-kata para pemimpin politik yang korup,” ujar O’Neill.
“Kunjungan ini karena PNG diakui secara global sebagai negara demokrasi yang gagal. Kita tidak boleh berpura-pura sebaliknya.”
O’Neill menegaskan pidato Sekjen PBB di Parlemen seharusnya dianggap bukan sebagai acara seremonial, tetapi sebagai peringatan.
Discussion about this post