Jayapura, Jubi – Kedutaan Besar Tiongkok di Papua Nugini (PNG) menanggapi perjanjian pertahanan yang tengah dibahas antara Australia dan PNG.
Perjanjian Pukpuk digambarkan sebagai kesepakatan keamanan bersama baru kedua negara. Meski belum ditandatangani secara resmi, komunike bersama telah dirilis pekan lalu. Demikian dilaporkan RNZ Pasifik, Senin (22/9/2025).
Menurut komunike itu, kesepakatan dimaksud akan menegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap Australia atau PNG akan dianggap membahayakan keduanya.
Seorang juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di PNG menyatakan Tiongkok menganut prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
“Kami menghormati hak PNG untuk membuat perjanjian bilateral dengan negara lain secara sukarela,” tulis pernyataan tersebut di media sosial.
Namun, pihaknya mengingatkan perjanjian semacam itu tidak boleh bersifat eksklusif atau membatasi kerja sama PNG dengan pihak ketiga. “Kami berharap PNG terus menjunjung tinggi kemandirian, menangani dengan tepat isu-isu kedaulatan dan kepentingan jangka panjangnya, serta tetap bekerja sama dengan Tiongkok untuk menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan,” lanjut pernyataan itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, juga ditanya mengenai perjanjian tersebut. Ia menegaskan Tiongkok menyambut baik kerja sama lebih erat antara negara kepulauan Pasifik (PIC) dan negara lain.
“Kami secara aktif membantu PIC mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kerja sama antara PIC dan negara mana pun harus mengutamakan kemandirian dan pembangunan PIC, menjunjung tinggi keterbukaan dan inklusivitas, serta tidak menargetkan pihak ketiga mana pun,” ujarnya.
Sementara itu, Perdana Menteri PNG James Marape pekan lalu menepis pertanyaan mengenai kemungkinan China berupaya menggagalkan kesepakatan tersebut. (*)
Discussion about this post