Jayapura, Jubi – Kelompok perempuan di Fiji mengecam Perdana Menteri Sitiveni Rabuka pekan ini karena dinilai lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam penunjukan perwakilan diplomatik negara itu.
Dua organisasi utama mengkritik Rabuka setelah sejumlah pria diangkat ke peran diplomatik di Israel, Indonesia, Jenewa, dan Selandia Baru. Demikian dikutip jubi.id dari laman internet RNZ Pasifik, Jumat (7/11/2025).
Setidaknya 12 perempuan melamar menjadi duta besar di keempat negara tersebut, namun tidak ada satu pun yang terpilih.
Rabuka awalnya mengklaim tidak ada pelamar perempuan, tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa ada 12 orang. Ia mengatakan belum melihat daftar lengkap pelamar dan tak satu pun perempuan masuk daftar pendek karena mereka “tidak memenuhi tingkat seleksi saya.”
“Saat sampai di saya, mereka tidak ada di sana,” katanya seperti dikutip Fiji Sun.
Pusat Krisis Perempuan Fiji (FWCC) menyatakan bahwa perempuan selalu kurang terwakili di tingkat eksekutif, baik dalam layanan sipil maupun sektor swasta.
Koordinator FWCC, Shamima Ali, mengatakan ketidaksetaraan itu didorong dari atas.
“Patriarki masih sangat hidup, dan Perdana Menteri yang kita miliki lebih memihak laki-laki daripada perempuan,” kata Ali.
“Bukannya kita tidak punya perempuan — kita punya banyak sekali perempuan, kita hanya perlu mencarinya. Tapi di sini, bukan begitu cara kerjanya,” ujarnya.
Ali meyakini Rabuka dan pemerintah koalisinya sengaja mengecualikan perempuan.
“Dia tidak melihat perempuan sebagai pemimpin, dan masyarakat lainnya juga tidak melihat perempuan sebagai pemimpin. Sikap bias bahwa laki-laki adalah pemimpin terbaik dan menguasai dunia masih sangat kuat. Dia tidak melihat lebih jauh dari itu, begitu pula orang-orang di kabinetnya,” katanya.
RNZ Pasifik menghubungi Direktur Informasi Pemerintah, Samisoni Pareti, untuk mendapatkan tanggapan atas komentar tersebut.
Pemerintah koalisi sejak itu mengumumkan komitmennya untuk memajukan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam dinas luar negeri.
Dalam unggahan di Facebook, disebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Fiji, para pemimpin tertinggi di Kementerian Luar Negeri terdiri atas tiga perempuan.
Namun, Ali mengatakan kebijakan pemerintah tentang kesetaraan gender tidak terwujud dalam kenyataan.
“Meskipun kita memiliki kebijakan yang sangat baik tentang perempuan dan kesetaraan gender — kita memiliki penilaian gender nasional, berbagai dokumen kebijakan yang disahkan kabinet, dan sebagainya — kenyataannya sangat berbeda bagi perempuan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian pemimpin perempuan juga ikut mempertahankan ketidaksetaraan.
“Perempuan bisa bertahan hidup dengan tidak membuat keributan, jadi meskipun kita memiliki pemimpin perempuan, mereka menuruti kemauan laki-laki. Tidak ada perempuan yang menolak hal-hal ini atau menuntut tempat di meja perundingan. Kita perlu memiliki advokat di dalam, dan kami tidak punya,” katanya.
‘Kita Sebenarnya Sedang Mengalami Kemunduran’
Sementara itu, Gerakan Hak Perempuan Fiji (FWRM) mengatakan kesenjangan gender di negara tersebut justru melebar.
Direktur Eksekutif FWRM, Nalini Singh, mengatakan kepada Pacific Waves bahwa organisasinya mengetahui setidaknya satu pelamar perempuan yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi duta besar dibanding beberapa pria yang ditunjuk.
“Kita sebenarnya mengalami kemunduran dalam hal jumlah perempuan yang menduduki posisi senior dan posisi kepemimpinan,” ujar Singh.
“Hal ini bertentangan langsung dengan apa yang telah kita sepakati dalam komitmen internasional, serta apa yang telah kita miliki secara domestik,” tambahnya.
Fiji, katanya, masih merupakan masyarakat yang lebih mengutamakan pria daripada perempuan.
“Penunjukan ini mencerminkan sikap yang mengakar kuat dalam kepemimpinan saat ini — di parlemen, di dewan, dan di tempat lain. Kita belum benar-benar membuat kemajuan apa pun.”
Menurut Singh, diperlukan lebih banyak transparansi dalam proses perekrutan yang selama ini sering dilakukan secara tertutup.
“Kami (FWRM) selama beberapa tahun terakhir telah melacak jumlah perempuan di lembaga legislatif, dan kami masih terpaku pada angka sekitar 20 persen,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan dan tantangan bagi perempuan.
“Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik tirai prosedural. Mereka harus tampil secara terbuka dan transparan, serta mengakui bahwa akan ada transformasi dalam sistem,” ujarnya.
Prospek Gender Pasifik 2025, yang dirilis oleh UN Women dan Komunitas Pasifik, menyoroti kesenjangan gender yang besar di kawasan tersebut.
Laporan itu menunjukkan bahwa kurang dari 8 persen kursi parlemen di Pasifik dipegang oleh perempuan — persentase terendah di dunia. Laporan itu juga menemukan bahwa perempuan muda “sangat absen” dalam peran kepemimpinan.
“Namun, Palau, Samoa, dan Negara Federasi Mikronesia telah membuat kemajuan substansial dalam perekrutan perempuan pada peran pengambilan keputusan,” tulis laporan tersebut. (*)
Discussion about this post