Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua Nugini (PNG) perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi kejahatan transnasional di negara tersebut. Hal ini penting agar tidak berpengaruh terhadap investasi maupun kegiatan kriminal melewati batas negara.
Demikian hasil penelitian baru yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Nasional PNG (PNGNRI) yang menemukan bahwa kejahatan transnasional – “kegiatan kriminal yang melampaui batas negara, batas wilayah, yurisdiksi, dan negara” berdampak buruk pada tingkat investasi dan peluang kerja di PNG,” dikutip dari Jubi dari rnz.co.nz, Rabu (28/2/2024).
Lebih lanjut dalam press release yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Nasional Menerbitkan Makalah No. 46, berjudul “Kejahatan transnasional sedang meningkat di Papua Nugini: Tantangan dan beberapa cara untuk mengatasinya” oleh Staf Peneliti Julian Melpa menyoroti beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional di PNG.
Peneliti Melpa melaporkan bahwa “beberapa kejahatan transnasional utama di PNG termasuk perdagangan manusia, perdagangan satwa liar, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba, penyelundupan artefak, dan pembajakan maritim”.
Julian Melpa mengatakan “agar kejahatan transnasional dapat diatasi di PNG, pemerintah harus berbuat lebih banyak dalam hal-hal berikut: (1) Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan, (2) Pelatihan aparat penegak hukum agar lebih proaktif dalam pendekatan mereka, (3) Perekrutan lebih banyak ahli di bidang pengelolaan dan pengendalian kejahatan transnasional, (4) Menyediakan fasilitas modern untuk penegakan hukum, (5) Membangun lebih banyak laboratorium untuk menganalisis zat-zat ilegal, (6) Penciptaan kesadaran masyarakat tentang kejahatan kejahatan transnasional, dan (7) Mempromosikan kolaborasi yang efektif dan berbagi informasi antara lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam menangani kejahatan transnasional”.
Penulis melakukan penelitian desktop, meninjau sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dari tahun 2002 hingga 2023, dan menemukan ‘banyak faktor pendukung’ terjadinya kejahatan transnasional, seperti struktur pemerintahan yang lemah, korupsi, kemajuan teknologi, kemiskinan, dan lokasi geografis.
“Lokasi geografis Papua Nugini berperan penting dalam memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Negara ini berbatasan dengan Indonesia di barat, Australia di selatan, dan Kepulauan Solomon di tenggara. Terletak di kawasan Pasifik barat daya,” tulisnya.
“Karena lokasinya, PNG berfungsi sebagai titik transit penyelundupan senjata api, obat-obatan terlarang, perdagangan satwa liar, pembajakan laut, dan kejahatan transnasional lainnya melintasi perbatasan. Negara ini mempunyai risiko tinggi terhadap pergerakan orang dan barang yang tidak terkendali melalui darat dan laut, karena perbatasannya sebagian besar terbuka.”
“Lokasi Papua Nugini yang strategis membuatnya rentan terhadap peningkatan pesat kejahatan transnasional di sepanjang perbatasannya dengan Indonesia,” tulisnya.
Penulis mengatakan PNG “menawarkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan kriminal transnasional”, dan menambahkan bahwa “Mengatasi [faktor pendukung] sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional secara efektif dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara dan rakyatnya” tulisnya. (*)
Discussion about this post