Jayapura, Jubi – Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) apa pun di Papua Barat tidak boleh dibayangi oleh fakta. Karena negara tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.
Hal ini merupakan sentimen yang diungkapkan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dan mitranya dari Papua Nugini, James Marape, dalam jumpa pers di Suva, Selasa (21/2/2023), yang dikutip jubi.id dari https://www.fijitimes.com/respect-sovereignty-issue-marape-on-situation-in-west-papua.
“Papua Barat telah menjadi isu yang muncul kembali berkali-kali di sela-sela pertemuan dan keterlibatan PIF (Pacific Island Forum),” kata Marape.
“Dari konteks PNG, kami bersimpati dengan orang Melanesia di sisi lain – tetapi ada lebih banyak orang Melanesia di sisi lain daripada hanya Papua Barat. Dari indikasi saya, saya telah menerima kemungkinan lebih dari 10 juta orang Melanesia yang juga tinggal di kedaulatan Indonesia. Saat ini Papua Barat, bagi kami tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” tambahnya.
Mr Marape mengatakan setiap masalah hak asasi manusia di Papua Barat akan ditangani dari konteks hak asasi manusia tetapi dalam hal kedaulatan, Papua Barat “tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
“Kami tidak ingin mengganggu keseimbangan. Di dalam PNG saat ini kami memiliki masalah kedaulatan. Kami tidak berhak membicarakan masalah kedaulatan negara lain karena kami mengontrol masalah kedaulatan kami,” katanya.
Hal senada juga disampaikan PM Fiji, Sitiveni Rabuka, yang juga menggemakan sentimen serupa.
“Kami memiliki komunitas Mikronesia di Fiji. Kami memiliki komunitas Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” kata PM Fiji.
“Tapi saya yakin mereka memiliki kontak orang-ke-orang langsung dengan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka di sini dan juga mempromosikan atau terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka dan hal yang sama dengan orang Melanesia di Indonesia. Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga dapat berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka sebagai negara yang terpisah di dalam negara yang berdaulat, jadi kita harus menghormatinya,” tambah Rabuka.
Sementara itu, delegasi West Papua, yang dipimpin oleh Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, sedang berada di negara Republik Fiji. Mereka hendak bertemu dengan PM Fiji yang baru guna mencari inklusi ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). (*)
