Jayapura, Jubi – Kepulauan Cook sudah memberlakukan peraturan pemanenan mineral dasar laut. Namun masih ada kekhawatiran karena peraturan itu dianggap minim ‘konsultasi bemutu’ serta prematur, mengingat fase eksplorasi masih terus berlangsung.
Peraturan Mineral Dasar Laut (Pemanenan Mineral dan Penambangan Lainnya) 2024 (Peraturan MH) disahkan minggu lalu, demikian Otoritas Mineral Dasar Laut Kepulauan Cook (SBMA) mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada Jumat (4/10/2024) kepada rnz.co.nz yang dikutip Jubi.id Selasa (8/10/2024).
SBMA mengatakan penerapan peraturan ini merupakan langkah penting dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif, memberikan semua pemangku kepentingan kejelasan dan kepastian mengenai rezim hukum negara untuk tata kelola mineral dasar laut.
Peraturan tersebut disahkan “setelah empat tahun pengembangan dan dua putaran konsultasi publik”.
Namun, Alanna Smith, direktur kelompok lingkungan Te Ipukarea Society, mempertanyakan konsultasi tersebut, dengan mengatakan “pada kenyataannya, tidak ada [konsultasi]”.
“Proses konsultasi adalah pendekatan kolaboratif dimana para pihak secara aktif terlibat dalam dialog terbuka dan pertukaran informasi untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan,” kata Smith.
“Hal ini melibatkan, mendengarkan, memahami, dan mempertimbangkan perspektif masing-masing sebelum membuat keputusan akhir. Semua itu tidak terjadi dalam peraturan yang sangat prematur ini.”
“Masyarakat Te Ipukarea diundang untuk menyampaikan komentar pada draf pertama peraturan ini pada tahun 2021, dan kami pun melakukannya. Kami tidak menerima umpan balik apa pun dari SBMA tentang pengajuan kami, dan tidak ada komentar atau saran substantif kami yang dimasukkan ke dalam draf kedua.
Kami kembali diundang untuk menyampaikan draf kedua. Anda mungkin mengira sekarang kami ll menyadari bahwa itu tidak dimaksudkan sebagai konsultasi yang berarti, tetapi hanya sekadar latihan ‘mencentang kotak’ oleh pemerintah. Namun, kami terlalu mudah tertipu, dan mempercayainya untuk kedua kalinya. Kami kembali menyampaikan komentar substantif, termasuk pendapat dari dua pakar hukum yang berbasis di Selandia Baru.”
Smith mengatakan lagi, tidak ada komentar substantif yang dimasukkan ke dalam peraturan final yang disahkan.
“Jika pemerintah mengatakan ada konsultasi, itu adalah penyalahgunaan kata yang sangat parah. Kami tidak pernah diberitahu bahwa draf kedua adalah draf final sebelum difinalisasi.”
Smith menambahkan, dengan mengesahkan rancangan peraturan tersebut menjadi undang-undang, lebih dari dua tahun sebelum berakhirnya tahap eksplorasi awal, “merupakan tamparan nyata bagi proses hukum dan transparansi”.
“Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kenapa terburu-buru? Kita tampaknya hanya menuruti kemauan investor dan perusahaan, mengikuti irama mereka, alih-alih melakukan yang terbaik bagi negara kita.”
Perdana Menteri Mark Brown mengatakan: “Memiliki kerangka hukum yang kuat, sebelum dibutuhkan, merupakan tindakan proaktif dan bertanggung jawab yang sejalan dengan praktik terbaik internasional dan pendekatan kehati-hatian.”
“Saya gembira melihat Kepulauan Cook terus memimpin dalam pengembangan sektor mineral dasar laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.”
SBMA menegaskan kembali bahwa penetapan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan kegiatan pemanenan mineral merupakan proses terpisah sepenuhnya dari keputusan soal kegiatan pemanenan mineral akan diizinkan atau tidak untuk dilakukan.
“Pemerintah Kepulauan Cook memerlukan data dan informasi ilmiah lebih lanjut sebelum keputusan berbasis sains dapat dibuat mengenai apakah akan mengizinkan kegiatan pemanenan mineral untuk dilanjutkan. Hingga saat itu, hanya kegiatan eksplorasi yang diizinkan.”
Louisa Castledine, atas nama Ocean Ancestors, sebuah kolektif individu, LSM, dan bisnis yang disatukan oleh hasrat bersama untuk melindungi lautan, lebih lanjut mempertanyakan alasan diberlakukannya peraturan pemanenan mineral dasar laut saat fase eksplorasi masih berlangsung.
“Kepentingan siapa yang paling terlayani dengan mengesahkan kerangka hukum yang prematur saat ini? Bagaimana mungkin kerangka hukum itu kuat jika belum didukung oleh penelitian apa pun?” tanya Castledine.
“Pemerintah secara proaktif mendorong kepentingan dan agenda investor dan perusahaan pertambangan sambil merugikan rakyat yang seharusnya mereka layani. Mereka lupa siapa yang mereka wakili!
“Kekhawatiran masyarakat belum ditanggapi, tetapi segala upaya telah dilakukan untuk mengakomodasi pengaruh luar. Mengatur proses penambangan sedini ini bertentangan dengan gambaran bahwa keputusan untuk menambang belum diambil!”
Castledine menyatakan bahwa dengan banyaknya pertanyaan yang belum terjawab, pengesahan undang-undang ini tidak hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga menyesatkan dan “jauh dari melayani kepentingan rakyat Kepulauan Cook”.
“Hal-hal yang disebut ‘konsultasi’ ini jarang diiklankan dengan sedikit atau tanpa keterlibatan, dan sesuatu yang sepenting ini tidak memerlukan iklan sponsor, wawancara TV atau siaran radio? Kenapa tidak?
“SBMA gagal memperoleh konsensus nyata di setiap langkah dan sangat kurang transparan dalam melanjutkan gagasan bahwa mereka memiliki lisensi sosial, seperti pencuri di malam hari yang mencuri dari generasi masa depan kita.”
Pengembangan Peraturan MH dipimpin oleh pejabat kebijakan dan hukum senior, Te-Ara Henderson.
“Bergabung dengan SBMA pada awal tahun 2021, saya bekerja dengan penasihat hukum kami untuk meninjau draf awal peraturan tersebut. Tiga tahun kemudian, saya tidak dapat mengantisipasi besarnya waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan akhirnya menyelesaikan peraturan ini,” kata Henderson dalam sebuah pernyataan.
SBMA ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan atas masukan berharga mereka selama bertahun-tahun, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan industri.
“Ucapan terima kasih khusus kepada Crown Law Office (CLO) dan Kantor Penasihat Parlemen Selandia Baru atas tinjauan hukum para ahli, serta berbagai pakar teknis atas bantuan mereka dalam memastikan Peraturan MH kuat dan sesuai dengan tujuannya,” katanya.
Kepulauan Cook saat ini berada pada tahun ketiga dari fase eksplorasi lima tahun untuk menentukan kelayakan penambangan laut dalam untuk nodul polimetalik yang kaya akan kobalt, tembaga, nikel, dan mangan.
Moana Minerals Limited, Cook Islands Colbalt (CIC) Limited dan Cook Islands Investment Company (CIIC) Seabed Resources Limited, yang dimiliki bersama oleh pemerintah Kepulauan Cook, diberikan lisensi eksplorasi mineral dasar laut pada tahun 2022 untuk melakukan pekerjaan eksplorasi.
Sebagai bagian dari proses eksplorasi, perusahaan-perusahaan ini harus meninjau risiko lingkungan terkait dan jika mereka dapat membuktikan bahwa penambangan layak, pemerintah akan memberi mereka izin pertambangan. (*)
Discussion about this post