Jayapura, Jubi-Menteri Urusan Bougainville di Papua Nugini (PNG) dinilai telah menyesatkan anggota parlemen. Manasseh Makiba mengatakan hasil referendum Bougainville tidak mengikat, dan parlemen nasional yang akan menentukan status politik kawasan tersebut di masa depan.
“Menteri yang memimpin Misi Implementasi Kemerdekaan Bougainville, Ezekiel Massatt, mengatakan pernyataan Makiba salah dan sangat menyesatkan anggota parlemen nasional di Port Moresby,”demikian dikutip jubi dari rnz.co.nz, Jumat (1/12/2023).
More Read
Dia mengatakan referendum pada 2019, di mana sebagian besar warga Bougainville memilih kemerdekaan dari PNG, dan dijamin secara konstitusional.
Massatt mengatakan klaim Makiba membuatnya sangat marah karena tidak ada undang-undang atau Perjanjian Perdamaian Bougainville yang menyatakan bahwa referendum tidak mengikat.
“Diputuskan bahwa kedua pemerintah akan melakukan konsultasi dan memastikan transisi menuju kemerdekaan akan berjalan selancar mungkin,” katanya.
“Dan di situlah latar belakangnya dan tiba-tiba isu yang tidak mengikat ini muncul, karena jika hasil referendum tidak efektif pada tanggal deklarasi maka dianggap tidak mengikat, dan itu tidak benar.”tambahnya.
Makiba berbicara di parlemen setelah ada pertanyaan dari anggota parlemen Bougainville tentang kebuntuan politik antara Port Moresby dan Buka dalam konsultasi referendum.
Namun dia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tidak ada kebuntuan.
Namun Massatt mengatakan: “Kami membatalkan pembicaraan resmi beberapa bulan lalu karena kami tidak dapat menyetujui isi perintah sesi tersebut.”
Perintah ini merupakan pengumuman Makiba kepada parlemen bahwa pemungutan suara pada referendum akan memerlukan mayoritas absolut dari anggota parlemen, padahal Bougainville merasa hal tersebut seharusnya hanya berupa pemungutan suara mayoritas sederhana.
Massatt juga mengatakan Presiden Ishmael Toroama masih menunggu tanggapan dari surat yang dia kirimkan kepada Perdana Menteri James Marape beberapa bulan lalu yang meminta keputusan tentang moderator independen yang akan dihadirkan untuk menengahi diskusi tersebut.
Kedua partai sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan seputar hasil referendum paling lambat pada 2027 dan, setidaknya bagi sebagian besar penduduk Bougainville, hal itu berarti kemerdekaan dari PNG.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
